Kemenkes akan Kaji Kebijakan Pengobatan Sendiri atau Swamedikasi

Pengukuhan Profesor Riset Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI. (Dok. Kemenkes RI/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Sudah sedari dulu masyarakat Indonesia melakukan pengobatan sendiri atau self medication. Banyak bahan-bahan alami yang ditemukan menjadi obat. Tidak hanya itu, ketika mengalami gejala penyakit tertentu terkadang langsung membeli obat di apotek. Ini banyak dilakukan masyarakat sebelum akhirnya pergi berobat ke rumah sakit.

Dari fenomena tersebut, Sudibyo Soepardi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan melakukan riset dengan judul “Merasionalisasikan Pengobatan Sendiri Melalui Promosi Kesehatan". Melihat peraturan perundangan mengenai hal tersebut  yang belum ada dan tidak rasionalnya perilaku pengobatan sendiri membuat daya tarik untuk menciptakan penelitian ini.

Bertempat di gedung Kementerian Kesehatan RI pada Selasa (7/11), peneliti utama ini membacakan orasi pengukuhannya sebagai profesor riset bidang farmasi. Yang menjadi sorotannya seputar pelanggaran pada sarana pelayanan obat. Terbukti dari temuan BPOM mengenai angka pelanggaran sebesar 84,16%, di dalam fasilitas pelayanan ilegal, obat ilegal, obat kadaluwarsa dan penjualan obat keras tanpa resep dokter. Padahal telah ada peraturan yang melarang adanya layanan ilegal.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pun menegaskan bahwa tanggung jawab masing-masing institusi farmasi menjamin produksi, distribusi dan pelayanan obat yang terkait dengan penggunaan obat di masyarakat. Namun saat ini masih ada toko obat yang menjual obat antibiotik.

"Sebenarnya penjualan antibiotik di apotek harus dari resep dokter. Kalau ada penyimpangan, bahkan di luar resmi lebih susah lagi. Itu sudah masuk ke jalur ilegal. Informasi yang resmi dari apotek dan toko obat berijin. Pelayanan masih menjadi rasional. Tidak rasional karena tidak mendapatkan obat dari sarana yang legal,” katanya.

Sudibyo mengatakan penerapan pengobatan sendiri nantinya harus melalui sarana pelayanan obat yang resmi seperti di apotek dan toko obat. Mengingat apotek memiliki penanggung jawab yaitu apoteker, sedangkan toko obat diurus oleh D3 farmasi. Di masa depan, pengobatan sendiri yang rasional hanya dilayani oleh dua sarana itu. Warung, toko online yg tidak memiliki tenaga kompeten, tidak dapat menangani hal tersebut.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek juga mengapresiasi riset ini. Menurutnya akan berpengaruh terhadap kebijakan. Kementerian Kesehatan pun akan mengkaji terkait pengobatan sendiri dengan obat yang rasional.

“Tanaman indonesia sudah banyak seperti jamu, tetapi harus tepat dalam memakainya. Bukan pengobatan, tapi lebih kepada menjaga kesehatan kita. Contohnya temulawak agar fungsi liver tetap baik. Tapi untuk mengobati harus ada penelitian lagi. Lebih kepada maintenance untuk menjaga kesehatan kita, bukan untuk mengobati. Contohnya daun katu, bisa diminum untuk ibu yang menyusui,” ucap Menteri Kesehatan RI.

Akankah Kementerian Kesehatan RI membuat kebijakan pengobatan sendiri, saat pengelolaan distribusi obat masih belum berjalan baik. Ataukah akan ada penelitian lagi untuk memperkuat peraturan yang nantinya akan dibuat. Bagaimanapun hasilnya, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sehingga tidak ada lagi obat ilegal yang beredar di pasaran.


Reporter: ASH
Editor: NUr Hidayat

Share this article