Eliminasi Tuberkulosis, Menuju Indonesia Bebas TB 2030

Ilustrasi penderita TBC

Jakarta, Gatra.com- Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk mengurangi angka penderita tuberkulosis (TB).  Untuk tujuan ini, ke dua kementerian menggelar acara pertemuan dengan para anggota delegasi Indonesia yang telah kembali dari pertemuan global tingkat menteri “Ending TB in the Sustainable Development Era” di Moskow, 16-17 November 2017 lalu.

Acara yang digelar di Hotel Redtop pada Senin (4/12) sebagai bentuk komitmen prioritas eliminasi TB pada 2030 melalui respon multisektoral (pemerintah, swasta dan komunitas) di pusat maupun di setiap provinsi dan kabupaten.

Dalam gelaran ini juga dilakukan penandatangan oleh pemerintah daerah sebagai sinkronisasi dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Eliminasi TB provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan data dari Global TB report 2017, saat ini terdapat 1.020.000 penderita tubercolusis. Namun baru 35 persen yang berobat. Sisanya masih belum diobati atau sudah diobati tetapi belum dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Acara ini membahas persoalan penyakit ini yang masih dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa perlu peran dari semua sektor untuk mengatasi tuberkolusis. Termasuk himbauan kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau kota. Perlu peran  lebih dan dijadikan agenda daerah untuk mendukung program penanggulangan TB.

“Perlu diperkuat kolaborasi  di semua tingkatan dan semua kalangan. Termasuk swasta dan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, profesi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ini untuk  bersama-sama mengakhiri TB, karena ini bukan hanya masalah sektor kesehatan tetapi masalah bangsa,” katanya.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo juga memberikan dukungan melalui fasilitasi rancangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, dimana tercantum pembahasan tuberkulosis di dalamnya.

“Penerapan SPM Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi bagian dari indikator kinerja Pemerintah Daerah. Untuk ke depannya seluruh daerah didorong untuk menginternalisasikan program pengendalian dan penanggulangan TB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah,” ucap Tjahjo Kumolo.


Reporter: Annisa Setya Hutami

Editor : Mukhlison

Share this article