Palembang, Gatra.com - Puluhan buruh tani PTPN VII Distrik Cinta Manis, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Gubernur, Kamis (21/3). Mereka menuntut pemerintah daerah membantu menyelesaikan permasalahan sengketa lahan sekaligus upah buruh tani yang masih belum dibayarkan perusahaan.

Aksi ini pun mendapatkan respons dari Gubernur Sumsel, Herman Deru. Ketua Gerakan Tani Ogan Ilir, Aswin mengatakan sengketa lahan masyarakat dan perusahaan sudah terjadi cukup lama. Pihaknya pun sudah mengupayakan mediasi bersama dengan pemerintahan kabupaten, namun belum memperoleh kepastian akan sengketa tersebut.

"Kami menilai perusahaan sudah menguasai lahan yang tidak sesuai dengan luasan HGU yang dimiliki dan itu tanah milik masyarakat," ujarnya ketika aksi.

Karena itu, pemerintah harus segera memediasi dan mengukur kembali, misalnya saja di Desa Betung yang luasnya mencapai 1.253 hektare (ha).

Selain tuntutan mengenai sengketa lahan, perusahaan juga bersengketa akan hak normatif buruhnya. Para buruh meminta perusahaan membayarkan hak pekerja seperti BPJS Ketenagakerjaan, upah yang masih dibawah UMP, intimidasi pada pekerja hingga pesangon bagi yang dirumahkan.

"Kami sudah mencoba memediasikannya bersama perusahaan namun tidak mendapatkan respons," sambung Aswin.

Tuntutan akan hak normatif pegawai ini pun sudah ditangani oleh Disnakertran Provinsi Sumsel hampir 2,5 tahun. Para pekerja mengindikasikan perusahaan tidak membayarkan BPJS Ketenagakerjaan dalam program JHT kepada pekerja yang sudah pensiun. 

"Atas permasalahan ini, kami mengindikasikan adanya praktik tindak pidana korupsi atas hak-hak pekerja. Selain itu, mendesak penyidik pegawai negeri sipil untuk menyelesaikan dugaan perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang sekarang sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel," ungkapnya.

Aksi yang sebelumnya juga digelar di kantor halaman PTPN VII Distrik Cinta Manis Sumsel meminta pemerintah daerah memberikan ruang mediasi bersama dengan pihak perusahaan.

Gubernur Sumsel, Herman Deru menjanjikan akan membentuk tim dengan melibatkan seluruh perangkat pemerintah daerah. Targetnya pada1 April, Pemprov Sumsel akan membentuk tim khusus termasuk melibatkan legislatif, pemerintah camat, kades, dan tim Provinsi Sumsel. 

"Saya minta masyarakat juga membentuk tim, jangan sampai informasinya tidak akurat. Pemerintah ingin memenuhi hak rakyat dengan mengakomodirnya bersama dengan perusahaan. Jika PTPN melebihi surat, maka harus dikembalikan pada negara, tapi seandainya tidak, maka masyarakat juga harus legowo," ungkap Deru.

Reporter: Tasmalinda
Editor: Iwan Sutiawan