Kabul, Gatra.com - Setidaknya enam orang tewas dan lebih dari 50 orang lainnya luka-luka di kota Kunduz di Afghanistan utara dalam serangan yang diluncurkan Taliban.
Kepala dewan provinsi Kunduz Mohammad Yusouf Ayubi mengatakan pasukan tersebut menyerang kota dari berbagai arah. Menyebabkan ratusan orang meninggalkan rumah mereka ketika suara tembakan dan ledakan bergema dari pinggiran kota.
Kepala rumah sakit regional Kunduz Naeem Mangal mengatakan setidaknya delapan orang tewas dan 62 lainnya cedera.
Dilansir dari Aljazeera, Taliban bertanggung jawab atas serangan terhadap markas distrik di provinsi Nangarhar. Setidaknya dua tentara Afghanistan tewas dalam insiden itu, bersama dengan 27 pejuang Taliban.
Taliban, yang sering melebih-lebihkan jumlah mereka, mengklaim telah membunuh atau melukai lebih dari 200 tentara, polisi, dan milisi.
"Pasukan Afghanistan berhasil memukul mundur serangan itu setelah bala bantuan tiba," ujar Gubernur Nangarhar Shahmahmood Miakhel
Menurut juru bicara gubernur provinsi Abdul Hai Khateby, serangan itu terjadi beberapa jam setelah Taliban mengumumkan dimulainya Operasi Fath, nama yang diberikan kelompok itu untuk serangan musim semi tahun ini.
Sebelumnya, Taliban menyerang konvoi polisi di provinsi Ghor barat, menewaskan tujuh pasukan keamanan.
"Mereka yang tewas adalah Faqir Ahmad Noori, kepala operasi di provinsi. Dua polisi dan seorang warga sipil terluka," kata Khateby.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengutuk serangan yang digencarkan pasukan Taliban berkenaan dengan Operasi Fath.
"Kelanjutan perang bukan kepentingan siapa pun," katanya.
Taliban telah lama menolak untuk berbicara secara resmi di Kabul, menyebut pemerintah sebagai boneka Barat, dan kelompok tersebut bersikeras beranggapan pejabat pemerintah hanya hadir untuk kepentingan pribadi.
PBB pekan lalu mengatakan telah mencabut larangan bepergian bagi 11 delegasi Taliban, termasuk Mullah Abdul Ghani Baradar, salah seorang pendiri pasukan dan pemimpin politik serta Sher Mohammad Abbas Stanikzai, mantan wakil menteri luar negeri Taliban.
"Pengecualian ini dibuat semata-mata untuk perjalanan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam diskusi perdamaian dan rekonsiliasi," kata Dewan Keamanan PBB.
