Jakarta, Gatra.com - Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan KPU menggelar pemungutan suara ulang di Malaysia diapresiasi banyak pihak. Keputusan itu sebagai jaminan kualitas dari pemilu serentak 2019.

Dalam pertimbangannya, Bawaslu menyebut Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan tugas secara objektif, transparan dan profesional.

“Kita sangat apresiasi keputusan Bawaslu. Walaupun kita lihat, respon dan rekomendasi Bawaslu ini sedikit terlambat,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo di Jakarta, Selasa (16/4)

Ketidakberesan pemilu itu merupakan tanggung jawab penuh Duta Besar RI untuk Malaysia. Kejadian itu membawa dampak signifikan di akar rumput berupa keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu serentrak 2019.

Kunto menambahkan, masalah logistik, distribusi, dan perencaan lainnya patut dievaluasi berdasarkan apa yang terjadi dalam pemilu di luar negeri. Tidak hanya kecurangan, publik melihat berbagai indikasi buruknya persiapan seperti antrian yang mengular, kericuhan di TPS dan lain-lain.

“Evaluasi yang mestinya bisa memberikan pelajaran untuk pelaksanaan Pemilu di dalam negeri. Bahwa KPU, Bawaslu dan elemen lainnya tidak boleh lalai dan harus sigap mengantisipasi berbagai skenario yang ada,” sambungnya.

Belajar dari kasus Malaysia, Kunto minta panitia pemilu harus bisa menjamin tidak ada politik uang, pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen, perampasan kartu suara, penyalahgunaan kartu suara dan pembelian kartu suara.

Kesiapan dan kesigapan KPU maupun Bawaslu bisa mengikis spekulasi masyarakat, bahwa di Pemilu ini terdapat kecurangan sistematis. Kesigapan semua pihak juga menjadi kesempatan untuk mempersatukan bangsa yang pada masa kampanye mengalami polarasi

“Namun tentu saja KPU dan Bawaslu tidak dapat bergerak sendiri, diperlukan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk TNI dan Polri untuk mengawasi berjalannya Pemilu,” tandas Kunto.