Jambi, Gatra.com - Badan Pemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Jambi menilai sejumlah permasalah penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019 merupakan pesta demokrasi yang terburuk, tidak profesional sepanjang sejarah dan menciderai demokrasi bangsa Indonesia.
Humas Badan Pemenangan Prabowo - Sandiaga Uno di Jambi Tengku Muhammad Nazli melihat banyaknya laporan yang terjadi selama proses pemungutan suara seperti yang terjadi di Jambi misalnya, petugas penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu sepertinya tidak memikirkan kondisi maupun situasi yang akan dihadapi di lapangan.
Buktinya terdapat sejumlah TPS terendam akibat banjir yang melanda pada Rabu dini hari (17/4) dan berkurangannya surat suara sehingga dilakukan pemungutan ulang suara.
Keterlambatan pendistribusian logistik pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga subuh hari pelaksaan juga mengancam tidak bisa melakukam pencoblosan.
"Petugas pemilu tidak memahami situasi di lapangan, kemudian juga banyak saksi dan panitia yang kewalahan akibat proses penghitungan sampai subuh hari, di tengah kegelapan karena penerangan yang sangat minim," kata Nazli, Sabtu (20/4).
Tak hanya itu, kecurangan juga jelas dapat dirasakan masyarakat. Terutama tidak netralitasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut serta dalam kompetisi ini.
Sebuah rekapitulasi suara DPRD Kota Jambi yang dikeluarkan oleh Lurah Kenali Besar bernama Hamdani menciderai dan menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat pada Pemilu 2019.
Menurut Nazli Walikota Jambi dalam hal ini bertindak tegas atas perilaku Lurah tersebut, karena ini adalah pesta biaya besar setiap 5 tahun sekali yang seharusnya disadari oleh ASN bahwa ini adalah bukan pesta abal.
"Bawaslu yang bisa menyelidikinya, kalau tidak bisa masyarakat jadi kecewa dengan kinerja Bawaslu yang harus menunggu laporan," kata Nazli.
Kemudian, lanjut Nazli, pihaknya tidak akan berpegang pada hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan keunggulan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Nazli mengimbau agar masyarakat tidak terlalu percaya dengan hasil hitung cepat dan menunggu hitungan resmi KPU.
"Kami menyesuaikan dengan data dan fakta kami dilapangan, jika adanya kecurangan pasti tidak tinggal diam. Tidak kemungkinan kami melakukan people power dalam bentuk mobilisasi massa jika pihaknya menemukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu," katanya.
