Jakarta, Gatra.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, Workshop Skema Dukungan Pemerintah Pusat dan Kelembagaan dalam Penyediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan bisa menjadi solusi pembangunan Indonesia.
Workshop itu sendiri bertujuan membahas strategi pengembangan angkutan umum massal perkotaan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, kebijakan pengembangan angkutan umum massal perkotaan Indonesia meliputi angkutan berbasis jalan dan rel, penerapan Transit Oriented Development (TOD). “Pengembangan skema dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah untuk penyediaan angkutan umum massal perkotaan,” jelasnya di Jakarta, Selasa, (23/4).
Menurutnya ,di kota-kota besar Indonesia, prosentase penggunaan angkutan umum masih berkisar 5 hingga 25%, sedangkan di Hongkong 90%, Seoul 70% dan Tokyo 50%. “Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, indikasi kebutuhan pembiayaan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis rel di enam kota metropolitan, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar adalah sekitar Rp 180 Triliun,”jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, Strategi skema dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan angkutan umum massal perkotaan serta kelembagaan otoritas transportasi perkotaan, merupakan prasyarat agar rencana pembangunan angkutan umum massal di Indonesia dapat diimplementasikan.
