Padang, Gatra.com - Pemerintah Daerah diminta untuk menyelaraskan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan kinerja, serta tidak menyambut dengan euforia berlebihan.

Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Iswan Elmi mengatakanm opini WTP hanyalah sebuah parameter serta harus diikuti perbaikan disegala aspek. 

"Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, termasuk pemprov sudah mendapatkan predikat WTP. Capaian ini patut diapresiasi, namun masih perlu ada perbaikan lagi kedepannya," ujar Iswan Emil dalam sambutannya saat serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Sumbar di Padang, Senin (29/04).

Menurutnya, meskipun laporan keuangan di beberapa daerah cukup bagus, namun masih banyak pejabat tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

"Ini disebabkan karena rendah dan lemahnya integritas di daerah tersebut. Baik di lingkungan OPD, maupun kepala daerah itu sendiri," jelasnya. 

Dikatakan Iswan, BPKP sudah mengembangkan aplikasi untuk membantu pemerintah daerah. Sebuah aplikasi untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penata usahaan, penghapusan dan akuntansi barang.

"Aplikasi ini sekaligus untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Saat ini sudah ada 600 lebih desa yang menggunakan, atau sekitar 70 persen dari total desa secara keseluruhan di Indonesia," ucapnya.

Iswan berharap, Kepala BPKP Sumbar terpilih bisa beradaptasi dengan cepat, serta membantu pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan.