Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah bersama DPR RI dan Penyelenggara Pemilu akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Diantara hal-hal yang akan menjadi bagian evaluasi di antara jumlah TPS dan kesiapan logistik hingga tiba di masing-masing TPS.
"Nantinya setelah selesai, awal tahun bulan Januari (pada 2020) kita kan rapat bersama DPR RI, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), serta semua pihak terkait. Pihak kami (Pemerintah) menginventarisasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan perlu ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistiknya, dan lain sebagainya," kata Tjahjo usai menghadiri Rapat Internal Eselon I dan Eselon II Kemendagri di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta, Senin (29/4).
Baca Juga: Evaluasi Pemilu, Mendagri: Paling Telat Awal 2020
Tak hanya itu, banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugas juga menjadi bagian yang tak luput dari evaluasi ke depan. Selain ungkapan belasungkawa, Tjahjo juga mengatakan Pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para Syuhada Kusuma Bangsa tersebut.
"Di luar dugaan adanya musibah banyaknya KPPS kita yang meninggal dunia, kami turut berduka cita. KPU dan Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga akan memberikan sedikit bantuan sebagai rasa tanggung jawab. Tahun depan sistem kerjanya juga akan kami bagi, apakah dibagi per shift tergantung apakah Pilpres dan Pilegnya digabung atau dipisah beberapa waktu," ungkapnya.
Diungkapkan Tjahjo, evaluasi tersebut dimungkinkan akan dilakukan oleh Anggota DPR RI terpilih dengan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait. Termasuk dengan KPU juga dengan elemen-elemen penggiat demokrasi. Tak lupa pula melibatkan ahli misalnya dari LIPI dan sebagainya. Wacana e-voting menjadi salah satu materi yang perlu dipertimbangkan.
Baca Juga: Ketua DPR Minta KPU Pertimbangkan e-Voting
Meski demikian, dia menilai secara umum Pemilu Serentak 2019 berjalan aman, lancar, dan tertib yang ditopang dari kesiapan aparat keamanan mengamankan pelaksanaan pencoblosan hingga tingkat partisipasi masyarakat yang melampaui target Pemerintah.
"Tapi sudah cukup bagus sistem keamanan terpadu dari Polri, TNI, dan BIN untuk mengamankan Pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat juga cukup bagus lebih dari 80%," pungkasnya.
