Jakarta, Gatra.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan untuk memindahkan suatu ibukota negara memang tidak mudah, perlu kajian-kajian yang mendalam karena secara umum, keinginan adanya pemindahan suatu ibu kota itu agar benar-benar menjadi suatu ibu kota negara yang fokus mengurusi pemerintahan.

“Itu dalam kerangka otonomi kita sehingga pemerintah  pusat itu tidak terlalu besar lagi (kewenangannya). Tapi diberikan kepada kewenangan otonomi UUD, dengan otonomi yang luas, itu maka pemerintah pusat mengkoordinasi daerah-daerah dengan baik,” kata Wapres JK saat ditanya alasan pemindahan Ibukota di Jakarta, kepada awak media di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa, (30/4).

Wapres mengatakan nantinya dalam rencana itu Jakarta akan dijadikan kota dagang yang fokus masalah ekonomi seperti layaknya di New York, Amerika, kemudian Washington sebagai Ibu kota negara Amerika, yang daerah lebih kecil. 

“Ada NY yang menjadi kota dagang dan kota bisnis serta kegiatan lainnya. Ada antara pemerintahan dan perdagangan. Peranan pemerintah daerah juga akan lebih kuat,” katanya.

Soal pemindahan diluar Jawa, Wapres mengatakan bahwa tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh daerah yang rencananya akan dijadikan ibukota negara itu. 

“Ada syarat-syaratnya yang ingin dicapai. Pemerintahan yang efektif, juga terjadinya penyebaran. Kegiatan ekonomi bukan hanya di Jawa, industri itu harus di luar Jawa. Seluruh syarat itu akan diputuskan nantinya jika sudah memenuhi syarat, adanya di luar Jawa,” katanya. 

Pemilihan diluar Jawa, lanjut Wapres agar lebih merata dan pengaturan fokus apakah itu sistem pemerintahan ataukah perdagangan. 

“Tujuannya dulu kita putuskan untuk lebih memeratakan ekonomi bangsa dan pemerintah yang lebih fokus, juga lebih nyaman. Artinya (ibukota) tidak macet, tidak ribut, sehingga pemerintahan itu mudah dikelola. Kesimpulannya suatu daerah yang penduduknya tidak banyak, jadi di luar Jawa,” katanya.

Soal daerah yang pernah disebut ideal diluar Jawa seperti Palangkaraya, Sulawesi, Wapres mengaku belum ada ada keputusan lokasi tempatnya di mana, karena harus memenuhi minimal 10 persyaratan untuk sebuah daerah yang akan diusulkan. 

“Belum diputuskan dimananya (lokasi tenpatnya). Ada syaratnya lagi, ada 10 syaratnya. Misalnya, harus strategis, harus letaknya di tengah daripada Indonesia, harus penduduknya mempunyai toleransi yang baik, harus bersifat nasional. Semua ini butuh riset yang mendalam dan pemilihan (daerah) yang adil,” katanya.

Wapres JK juga megungkapkan bahwa sejauh ini wacana tersebut baru sebatas tahap studi. 

“Belum ada persiapan fisik karena tempat pun belum dipilih (dimana),” katanya.

Soal perlu tidaknya ada istana di ibukota negara, Wapres menilai bisa saja dibangun karena di sana tentu ada kediaman presiden, ada kegiatan kenegaraan sehingga disebut sebagai istana. 

“Ya bisa saja, tentu ada kediaman presiden yang dikatakan Istana. Masa presiden mau ngontrak rumah, apalagi akan ada tempat kegiatan, upacara-upacara kenegaraan. Pasti ada istana seperti itu,” katanya.

Terkait studinya berapa lama, Jusuf Kalla menyerahkan kepada kementerian terkait, namun intinya harus benar-benar detail dan memenuhi persyaratan tadi. 

“Ini kan musti detail (syaratnya), antara Bappenas dengan PU (PUPR) dan juga ahli-ahli planologi. Jadi harus betul-betul dipilih, baru efektif serta efisien,” katanya.

Wapres mengungkapkan bahwa Bappenas juga mengkaji sejumlah persyaratan yang dipenuhi misalnya daerah tersebut memiliki potensi yang lebih kecil dalam hal bencana apakah itu gempabumi ataupun tsunami. 

“Jadi pasti bukan (lokasinya) di pesisir selatan, Sumatera atau apa. Karena itu (wilayah) ring of fire. Jadi dimana yang paling aman dari gempa, tsunami, dan sebagainya. Di antaranya itu. Tapi harus berada di tengah negeri ini,” katanya.

Wapres mengingatkan bahwa salah satu syarat utama yang diperhatikan yakni lokasi tersebut harus memiliki luas yang mencukupi. Masih banyak lahannya yang kosong. 

“Harus ada lahan kosong, kurang lebih 60 ribu hektare. Memenuhi syarat misalnya di tengahnya Sulawesi. Tapi ga ada lahan kosong 60 ribu yang siap (di sana). Ada yang siap, (tapi) ada bahaya patahan-patahan (potensi gempa) di situ. Jadi syaratnya berat memang. Memilihnya tak mudah,” katanya.