Jakarta, gatra.com – Beberapa instansi pemerintah seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Usaha Logistik (Bulog) kerap mengadakan operasi pasar. Tujuannya untuk menstabilkan harga. Hanya saja, sejumlah pedagang menilai operasi pasar pemerintah tidak efektif.

Pedagang Pasar Lenteng Agung, Jakarta, Hormat Sidikalang mengkritisi operasi pasar bawang merah yang dilakukan oleh Kementan. “Jangan harga (bawang merah) turun baru sidak (inspeksi mendadak). Permainannya salah. Saat harga melejit, barulah dilakukan sidak,” tegasnya, (01/05).

Menurutnya, operasi pasar sia-sia karena tidak memperbaiki supply chain di tingkat hulu. Hormat menyayangkan sikap importir yang menimbun pasokan. “Siapa pengusaha importir? Itu ditanya kenapa pas lagi kosong (stok pasar), bisa goyang-goyang harga?,” ujarnya.

Pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Robin mengeluhkan dirinya tidak dapat stok bawang putih saat operasi pasar Kemendag. “Yang antri banyak. Pedagang nggak ada di situ pun. Yang dibagi tukang pemulung, tukang ini, tukang becak, kuli, itu yang disuruh antri. Kita pedagang nggak bisa antri,” keluh Robin.

Robin menyarankan agar pedagang bawang putih didata ketika ada operasi pasar.

Robin membandingkan operasi pasar Kemendag beberapa waktu lalu dengan operasi pasar tahun 2016. “Kontainer tiap hari datang, harga langsung anjlok. Kalau subsidi lima hari pakai container, harga langsung amblas,” ungkapnya.

Ia menganggap operasi pasar sebelumnya tak berpengaruh terhadap penurunan harga mengingat stok yang dibawa Kemendag terbatas. Berdasarkan pantauan Gatra.com, harga bawang putih bonggol di Pasar Induk Kramat Jati antara Rp35.000/kg – Rp40.000/kg.

“Buktinya bawang putih nggak ada penurunan harga,” tutur Robin.

Robi menilai upaya operasi pasar tidak tepat sasaran. Robin berharap adanya peraturan yang melarang penumpukan stok di grosir-grosir besar. “Grosir suka nimbun barang. Ini persaingan tidak sehat,” keluhnya.