Jakarta, Gatra.com- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyambut baik dan mendukung Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Republik Indonesia. 

“Pembangunan zona integritas ini nantinya akan berupaya mencegah peluang terjadinya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sekarang ini pencegahan peluang terjadinya KKN tidak hanya dilakukan oleh KPK, tapi kami juga berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya sesuai aturan," katanya saat menghadiri acara di Kantor Otoritas Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (2/4).

Agus mengatakan bahwa rencana reformasi birokrasi ini mendapat perhatian khusus bagi pihaknya di KPK.

"Saya menggarisbawahi zona ini. Kami berharap ada time-frame yang jelas, karena sekarang hasilnya belum menggembirakan," jelasnya.

Selain itu Agus juga menekankan masih terlalu banyak badan atau lembaga pemerintah dalam menangani setiap kasus dan masalah di lapangan. 

"Salah satu yang penting adalah seberapa besar ukuran dalam sebuah lembaga. Sehingga tidak akan terlalu banyak yang terlibat dalam penanganan nantinya," ujarnya.

Agus menambahkan pihaknya sedang berusaha untuk memperbaiki sistem yang ada. 

Ia beranggapan bahwa kasus KKN tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara negara, tapi juga dari pihak swasta.

"Mari kita bekerja sama merubah tingkah laku swasta kita juga. Saya sudah usulkan undang-undang tipikor harus memasukkan pihak swasta, dan nanti pembangunan ini juga akan kita evaluasi secara periodik," tambahnya.