Nadi, Gatra.com - Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN bersama Cina, Jepang, dan Korea Selatan (ASEAN+3) bertemu di sela Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-52 di Nadi, Fiji.
Helatan tersebut guna membahas perkembangan ekonomi regional dan global serta respons yang diperlukan dalam mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan di kawasan. Pertemuan ini menyepakati perlunya peningkatan kesiagaan kawasan dalam menghadapi meningkatnya ketidakpastian serta perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rencana Pembangunan Beserta Kajian Lingkungan Hidup 2020-2024
Secara khusus, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyuarakan komitmen Indonesia untuk mengembangkan kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan anggaran Indonesia yang menekankan kualitas dan pengeluaran yang produktif untuk infrastruktur dan pembangunan manusia.
“Saya berharap investasi infrastruktur besar-besaran Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akan menghasilkan peningkatan nyata terhadap daya saing dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan,” kata dia di Nadi, Fiji, Kamis (2/5).
Dalam pernyataan yang diterima Gatra.com, Jumat (3/5), Indonesia menyatakan komitmen mempertahankan reformasi struktural untuk mendukung iklim bisnis dan investasi. Terutama dalam mendorong diversifikasi ekonomi dari komoditas untuk mendukung industrialisasi dan pengembangan sektor jasa.
Baca Juga: Dua Bulan Surplus, Tekanan pada Neraca Perdagangan Indonesia Mereda
Di tataran regional, Indonesia juga mendorong penguatan daya saing dan kerja sama kawasan untuk mengurangi ketergantungannya pada guncangan eksternal, terutama melalui penguatan perdagangan dan investasi intra-regional di antara anggota ASEAN+3.
“Saya juga menekankan perlunya pengembangan kerja sama kawasan dalam hal dukungan pembiayaan infrastruktur dan pengembangan sektor pariwisata, seperti langkah yang dilakukan oleh Indonesia untuk membentuk ‘New Bali’,” sebut Menkeu.
