Home Ekonomi Pemprov NTT Akan Lapor Presiden Soal Wisata Halal

Pemprov NTT Akan Lapor Presiden Soal Wisata Halal

Kupang, Gatra.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tegas menyatakan penolakan terhadap konsep wisata halal di NTT. Masalah ini juga akan segera dilaporkan ke Presiden karena semua obyek dan destinasi wisata di NTT halal.

"Terus terang kami berdua (Gubernur dan Wakil Gubernur) menolak dengan keras kebijakan pemerintah pusat ini. Apa selama ini semua aktivitas wisata di NTT tidak halal atau haram? Jadi jangan samakan kami di NTT dengan daerah lain," tegas Wagub Jose Soi pada pembukaan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 Provinsi NTT Tahun 2019 di Hotel Swiss Bellin, Kupang Sabtu, (4/5).

Di hadapan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Drs Oktoriadi, MA, PhD, para Bupati/Walikota se NTT, Wagub Josef Nae Soi menyatakan akan melaporkan sikap resmi pemerintah Provinsi itu kepada Presiden Jokowi. Bahwa NTT tidak akan menggunakan apa yang dinamakan wisata halal itu.

"Walaupun hal itu merupakan keputusan Menteri, kami akan menolak. Bukan kami membangkang tapi kami harus sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan ciptakan istilah yang aneh–aneh. Nanti pandangan wisatawan di luar negeri bahwa wisata NTT selama ini tidak halal. Kalau demikian siapa bisa jawab," jelas Josef Nae Soi.

Lebih lanjut Josef Nae Soi menyatakan, NTT telah lama menerapkan semangat toleransi dengan sangat baik. Telah menerapkan apa yang dinamakan dalam Islam, Lakum Dinukum Waliyadin, Untukmu Agamamu dan Untukku Agamaku dalam semangat kebersamaan yang telah berakar. Yang dalam semangat Kristiani dinyatakan dalam ungkapan Cintailah sesamu seperti dirimu sendiri.

"NTT sudah terapkan toleransi dogmatis dan toleransi civilius. Civilius itu yang Lakum Dinukum Waliyadin. NTT jangan dirusak. Jangan lagi, kita mulai merusak, merusak dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu," pungkas Josef Nae Soi.

Sebagaimana diberitakan Gatra.com sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat menolak wacana pembentukan badan otorita pariwisata (BOP) halal di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Kehadiran Badan Otorita Pariwisata (BOP) di Labuan Bajo, Manggarai Barat itu itu hanya membuat gaduh saja.

Badan Otorita Pariwisata itu dibentuk oleh Kementerian Pariwisata di Labuan Bajo pada 30 April 2019 lalu. Dan bersama bersama Dinas Pariwisata Manggarai Barat mereka sudah sosialisasikan badan ini. Tetapi tanpa koordinasi dengan Pemrov NTT.

“Ini namanya masuk rumah orang tanpa permisi. Seharusnya pihak Kementerian Pariwisata sebelum mensosialisasikan kehadiran Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo, koordinasikan dulu dengan kami di Pemprov NTT.” kata Viktor.

1048