Jakarta, Gatra.com - Pemberantasan korupsi periode pertama pemerintahan Jokowi dinilai belum optimal. Bahkan peran institusi pemberantasan korupsi dinilai semakin melemah.

Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan institusi seperti inspektorat, kejaksaan, kepolisian hingga saber pungli yang diinisiasi Jokowi tidak jelas perannya dalam pemberantasan korupsi.

"Mereka ini fungsinya tidak jelas," kata Neta S Pane di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/5). 

Di garda terdepan yaitu KPK cenderung berjalan pada fungsi penindakan. Sementara fungsi lainnya seperti koordinasi, supervisi, monitoring dan pencegahan sangat lemah.

"KPK hanya melakukan fungsi penindakan, itupun hanya didominasi OTT yang sebenarnya kecil dan tidak signifikan," tegas Neta.

Pakar hukum sekaligus eks Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai khawatir janji pemberantasan korupsi Jokowi hanya sebatas strategi kampanye.

"Jangan sampai janji kampanye hanya sekadar vote fetter tapi harus murni genuine komitmen untuk masyarakat," kata Haris.

Hal serupa disampaikan analis fraud auditing Setiawan Purnomo. Ia menyayangkan semangat KPK dan institusi pemberantasan korupsi lain yang mengendur.

"Waktu KPK didirikan semangatnya luar biasa. Polisi, kejaksaan, BPK bersatu mengirimkan penyidiknya. Sekarang bahkan dari pertikaian internal di KPK kita bisa lihat sudah tidak ada semangat seperti di awal," kata Iwan.