Jakarta, Gatra.com - Direktur Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diwarnai oleh berbagai kepentingan politik dan telah bertindak tidak netral dalam penindakan kasus korupsi. Ini terlihat dari pengungkapan kasus korupsi yang banyak menyasar kubu calon presiden 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dibanding pendukung paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Sejak Januari hingga April, sebagian besar yang ditangkap OTT (operasi tangkap tangan) belakangan adalah pejabat partai koalisi 01. Sulit mengatakan mereka netral, memangnya 02 tidak korupsi?" ujar Neta kepada wartawan, Minggu (5/5).

Neta mengatakan KPK telah menujadi alat politik bagi kelompok tertentu. Ia melayangkan tuduhan kepada penyidik KPK Novel Baswedan ada di kubu paslon 02, Prabowo-Sandiaga. Neta membandingkan kasus Novel dengan Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Firli Brigjen Firli yang diduga telah bermanuver.

"Novel ada di kubu 02, kenapa tak diperiksa dewan etik? Sementara Firli diperiksa karena bermanuver. Seharusnya Komisioner tidak diam dan jangan bermain politik," ungkap Neta.

Baca Juga: ICW Desak KPK Pulangkan Brigjen Firli dan Bongkar Kasusnya

Atas dugaan tersebut, Neta menegaskan jika KPK terbukti bertindak politis maka harus segera dibubarkan. "KPK kalau memihak dan tidak netral bubarkan saja!" tegas Neta.

Menurutnya, proses rekrutmen komisioner KPK yang hanya melalui lembaga politik yakni DPR, membuat para komisioner berhutang budi kepada partai tertentu.

"Komisioner yang ada tidak tegas dan cenderung memihak karena rekrutmen mereka jalur politik, otomatis merasa berhutang budi kepada kekuatan politik tertentu," pungkasnya.