Balikpapan, Gatra.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur (Kaltim) Zairin Zain mengatakan, pemerintah pusat membutuhkan lahan seluas 10.000 hektare sebagai pembangunan awal jika ibu kota negara jadi dipindahkan ke Bukit Suharto, Kutai Kartanegara, Kaltim.
"Pemerintah pusat perlu kurang lebih lahan 5 sampai 10 ribu hektare," katanya, Kamis (9/5).
Pengembangan pembangunan ibu kota di Bukit Suharto, kata Zairin, dengan lahan yang bisa digunakan bisa mencapai 18 ribu hektare. Sementara sebelah barat Bukit Suharto, lahan yang bisa dikembangkan untuk keperluan pembangunan ibu kota ada seluas 68 ribu hektare.
Mencakup wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kukar.
"Sementara sebelah timur, atau arah ke laut dari Bukit Suharto, lahan yang bisa dikembangkan ada seluas 63 ribu hektare. Itu mencakup satu wilayah Kukar, yaitu Samboja dan Ambarawang. Jadi lahan di luar Bukit Suharto sudah cukup," terangnya.
Zairin juga mengungkapkan hal itu kepada menteri Bappenas saat mendampingi Presiden Joko Widodo ke Kaltim, Selasa (7/5) lalu.
Dia pun menyebut bahwa lahan yang tersedia tersebut cukup memadai, dan bisa digunakan untuk pembangunan ibu kota.
"Menurut menteri Bappenas, bisa dikembangkan lagi nantinya kalau memang sudah positif," bebernya.
Baca Juga: Berkunjung ke Kaltim, Jokowi Cek Lokasi Kandidat Ibu Kota Negara
Menurutnya, posisi Bukit Suharto untuk menjadi ibu kota negara sungguh strategis. Selain infrastruktur bandara, akses jalan dan pelabuhan juga memungkinkan.
"Pak Jokowi sudah melihat kondisinya. Bukit Suharto itu berada 15 kilometer dari laut. Berada juga di depan jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II. Ditambah fasilitas air baku, juga kita ada. Yaitu Sungai Samboja, Sungai Sangasanga, dan ada juga danau," tuturnya.
Diberitakan, Presiden Jokowi kembali berkunjung ke Kaltim, Selasa (7/5).
Kedatangan orang nomor satu di pemerintahan Republik Indonesia ini dalam rangka mengecek langsung Bukit Suharto, Kukar, yang diajukan sebagai kandidat ibu kota negara yang baru.
