Depok, Gatra.com - Komandan Sekolah Staff dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian menjelaskan ihwal pelanggaran perbatasan laut yang sempat viral beberapa waktu lalu merupakan urusan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) bukan urusan TNI-AL.

"Jadi sebetulnya meskipun saya Angkatan Laut tapi saya lebih cenderung (berpikir) ini sebetulnya masuk ranahnya Bakamla. Kebetulan saja kemarin itu patrolinya Angkatan Laut ketemu gitu," ujarnya pada Gatra.com usai mengisi Kuliah Umum Sosiologi Militer Universitas Indonesia (UI) bertajuk 'Militer dan Globalisasi di Era Revolusi Industri 4.0', Senin (13/5).

Bakamla adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam).

Octavian menambahkan, untuk mengantisipasi pelangggaran serupa ke depannya menurutnya perlu memberdayakan Bakamla sebagai garda terdepan perbatasan laut.

"Justru yang harus berada di muka untuk menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum dari negara negara lain," ujarnya.

Meskipun demikain, Lulusan Jenjang Strata 3 (S3) atau program doktoral di Sosiologi UI ini menjelaskan Angkatan Laut juga turut berperan mengawasi perbatasan laut dengan mengerahkan teknologi di tiap perbatasan.

"Kita sudah memasang radar-radar pantai, sudah banyak stasiun radio pantai. Kita juga mengusulkan sekarang dengan satelit, jadi kita butuh yang sekarang dari udara ini kita sudah bentuk satuannya," tutupnya.