Jakarta, Gatra.com - Salah satu program Indonesia menjadi presiden DK PBB adalah nantinya akan membuka diskusi bertema Protection of Civilians on Armed Conflict pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di tanggal 23 Mei 2019.

Dalam diskusi ini Indonesia akan bertindak berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama adalah peringatan 70 tahun Konferensi Jenewa dan yang kedua adalah 20 tahun diangkatnya isu Protection For Civilians on Armed Conflict yang didasari oleh laporan dari Sekretaris Jenderal PBB nantinya.

"Salah satu poin yang diangkat Indonesia nanti adalah mengenai kapasitas negara untuk melindungi penduduknya," ucap Koordinator Harian Satgas DK PBB Kemlu RI, Hari Prabowo ketika ditemui di Gedung Kemlu RI, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Pendekatan Indonesia ini menurut Hari akan difokuskan pada bantuan yang bisa diberikan oleh masyarakat internasional kepada negara-negara yang baru keluar dari konflik. Bantuan disini bergerak di aspek HAM, demokrasi, dan penciptaan good governance. Bantuan ini juga tidak luput akan memperkuat law enforcement di negara konflik tersebut.

"Bagi Indonesia, perdamaian itu harus komprehensif. Tidak hanya soal gencatan senjata, tapi juga tentang penghormatan HAM dan pembangunan negara," tambahnya.