Kulonprogo, Gatra.com – Usai bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kemarin, Selasa (14/5) pagi ini Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

“Saya tidak tahu agendanya. Yang pasti pagi besok saya diminta bertemu Pak Pramono lalu bertemu dengan Ibu Puan,” kata Hasto saat bertemu dengan wartawan di rumah dinasnya, Senin (13/5) malam.

Dari telepon yang diterimanya, Hasto mengatakan ia hanya diminta datang ke kantor Sekretaris Kabinet tanpa dijelaskan agenda yang akan dibahas. Namun ketika pemerintah pusat mengundang, sebagai bupati ia biasanya diminta untuk berkoordinasi.

Hasto tak mau berspekulasi pemanggilan ini terkait pengangkatan dirinya sebagai Kepala Badan Kordinasi Keluarga Berencan Nasional (BKKBN). Namun ia berharap dari pertemuan ini ada kejelasan mengenai hal itu.

“Saya tidak tahu dan tidak mau berspekulasi. Sampai sekarang surat keputusan resmi tertulis mengenai hal itu belum saya terima,” ujarnya.

Selama surat keputusan resmi belum diterima, Hasto mengatakan tidak akan berkomentar lebih lanjut seperti yang disarankan Sri Sultan Hamengku Buwono X saat pertemuan sebelumnya.

Jika benar-benar terpilih sebagai Kepala BKKBN, Hasto menyatakan siap menerima amanah ini meskipun ada kegalauan karena harus meninggalkan Kulonprogo di tengah banyak program yang belum berjalan.

Salah satu program prioritasnya adalah gerakan ekonomi kerakyatan untuk menyikapi bandara baru dan era industri 4.0.

“Tetapi jika ini memang menjadi amanah, saya bismillah saja dan segera melakukan kordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD Kulonprogo,” ujar Bupati dari PDIP yang menjabat periode kedua dan berakhir pada 2022 ini.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Pemda DIY Gatot Saptadi mengatakan bahwa pemanggilan Hasto ke Jakarta sudah disampaikan kepada Gubernur dalam pertemuan kemarin.

“Kita tunggu surat keputusan resminya. Jika memang sudah ada ya kita berharap segera dilantik,” ujarnya.

Namun dia mengatakan bahwa keputusan menerima atau tidak nenjadi urusan pribadi Hasto. Jika memang terpilih dan sudah dilantik, maka mekanisme pengisian kursi Bupati Kulonprogo akan segera dijalankan.

Belajar dari daerah lain, Gatot menerangkan pengisi jabatan bupati diprioritaskan ke Wakil Bupati Sutedjo. Sedangkan untuk pengisian Wakil Bupati akan diserahkan ke partai politik pengusung Hasto dan disahkan DPRD.

“Partai pengusung Hasto yang kiranya berwenang mengusulkan nama untuk Wakil,” ujarnya.