Tanjung Jabung Barat, Gatra.com - Dana hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada Partai Politik (Parpol), ternyata selalu menjadi masalah. Pasalnya, setiap Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan, selalu ada temuan dalam penggunaan anggaran ini.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanjung Jabung Barat, Azis Muslim, menyebutkan jika memang setiap tahunnya dan bantuan parpol selalu menjadi temuan. Walaupun pihak parpol juga telah melampirkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
"SPJ-nya dilampirkan, tapi tetap saja menjadi temuan," kata Azis, Selasa (14/5).
Dikatakan Azis Muslim, sejauh ini pihaknya tidak mengetahui dengan pasti apa saja poin yang menjadikan temuan. Apalagi pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui secara detail satu persatu kekurangan berkas.
"Kami hanya mengeluarkan rekomendasi dan menerima tembusan SPJ saja," ujarnya.
Tapi jika sudah menjadi temuan BPK, maka biasanya pihak Kesbangpol yang akan dipanggil dan ikut diperiksa. Kesbangpol akan dimintai klarifikasi terkait anggaran yang dikeluarkan tersebut. Padahal yang menggunakan adalah parpol.
Diungkapkan Azis, jika peruntukan anggaran tersebut sebenarnya diprioritaskan untuk pendidikan politik. Hal ini sudah sesuai dengan aturan terbaru. Sebab pendidikan politik di kabupaten Tanjung Jabung Barat masih dinilai minim. Sayangnya, kebanyakan parpol menggunakan anggaran tersebut untuk belanja kebutuhan partai dan kesekretariatan.
"Yang banyak untuk beli meja, kursi dan kebutuhan lainnya. Untuk pendidikan politiknya masih kurang," kata Azis lagi.
Dari data Kesbangpol, diketahui dalam lima tahun terakhir, dana untuk bantuan parpol dikeluarkan sebesar Rp1.036.477.200. Anggaran sebesar itu diperuntukan bagi 11 parpol yang ada. Pembagiannya diatur sesuai jumlah suara dalam pileg 2014. Dimana satu suara dihargai Rp6.470.
Penerima anggaran tertinggi yaitu partai Gerindra dengan nilai Rp184.824.280. Lalu terbanyak kedua yang mendapatkan dana yaitu PDIP dengan total Rp155.424.400.
