Tidore, Gatra.com - Janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahirm - Muhammad Sinen, terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi dipertanyakan masyarakat Kecamatan Oba.

Sekadar diketahui, Kelurahan Sofifi adalah Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, yang masih masuk pada wilayah administratif Kota Tidore Kepulauan.

Salah serang tokoh masyarakat Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Sukardi H. Ahmad, menanyakan soal janji DOB serta pembagian APBD sebesar 60 persen untuk daratan Oba, dan 40 persen untuk Pulau Tidore. "Faktanya tidak sesuai dengan janji politik yang pernah disampaikan," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas Setda Kota Tidore Kepulauan, Azis Hadad di Tidore, Selasa (14/5), mengatakan Pemkot Tidore pernah melakukan focus group discoussion (FGD).

Saat itu hadir pihak Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Dikatakan Aziz, dalam FGD yang dipimpin Wali Kota Ali Ibrahim itu, Pemkot Tidore sangat mendukung rencana pengembangan infrastruktur Kota Baru Sofifi. "Ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019," jelasnya.

Hanya saja, di masa kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen ini, upaya pembentukan DOB terkendala pada moratorium yang belum dicabut oleh Presiden Joko Widodo. "Jadi sudah ada upaya untuk itu (DOB). Tapi kan belum dicabut oleh pemerintah pusat," tuturnya.

Aziz menambahkan, dalam pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih, Abdul Gani Kasuba - Al Yasin Ali pada Jumat (10/5) kemarin, Wakil Gubernur Al Yasin Ali, sempat meminta ke Presiden Joko Widodo agar mencabut moratorium tersebut. "Apabila sudah dicabut, Insya Allah, Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen bisa wujudkan itu," tutupnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengatakan dirinya bersama Wali Kota Tidore, Ali Ibrahim, tetap berkomitmen soal DOB Sofifi. Hanya saja terkendala pada moratorium yang belum dicabut. "Alasannya keuangan negara belum stabil," tutur Sinen.

Kemudian, terbentur pada maklumat Kesultanan Tidore ke Kementerian Dalam Negeri. "Sultan Tidore menolak DOB Sofifi. Ini yang menjadi persoalan. Tapi secara pribadi, saya mendukung pemekaran Kota Baru Sofifi," jelasnya.

Sinen katakan, jika pemerintah pusat mencabut moratorium, maka dirinya bersama Wali Kota Tidore, Ali Ibrahim, akan ikhlas untuk memekarkan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.

"Yang jelas saya dengan pak wali komitmen soal itu (DOB). Tinggal menunggu (moratorium) saja," tandasnya.

Ia mengaku lebih bagus lagi jika Sofifi dimekarkan. Karena Pulau Tidore secara infrastruktur sudah siap. Namun konsekuensinya adalah, Tidore mengalami penggurangan pada dana alokasi khusus.