Jakarta, Gatra.com – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menyayangkan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah kering panen (GKP) terlalu rendah. Di sisi lain, biaya produksi padi sebesar Rp4.523/kg pada April lalu.
“Berdasarkan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, HPP yang dikenakan terhadap GKP di tingkat petani sebesar Rp3.700/kg. Kami menghimbau kepada pemerintah untuk menaikkan HPP GKP di atas Rp4.523/kg,” kata Andreas dalam Diskusi Publik Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), di Jakarta, Rabu (15/5).
Adapun Direktur Pengadaan Perum Bulog, Bachtiar mengatakan bahwa dalam penetapan HPP tersebut berlaku fleksibilitas sebesar 10%.
“Tentunya apabila membeli dengan harga itu, kasihan. Kita beli harga gabah di tingkat petani Rp4.070/kg,” ujarnya.
Andreas yang juga ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) mengungkapkan data biaya produksi dikumpulkan dari anggota AB2TI dari 24 kabupaten di seluruh Indonesia.
“Komponen biaya terdiri dari tenaga kerja (terbesar), sewa tanah, pupuk, pestisida, metode pengendalian hama lainnya, serta resiko. Kami masukkan resiko karena sering kita lupakan dalam menghitung. Padahal, petani menghadapi resiko yang besarannya 5-20%,” ungkap Andreas.
Di sisi lain, lanjut Andreas, harga GKP di tingkat petani terus turun.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, harga GKP menurun dari Rp5.352,85/kg pada Januari, menjadi Rp4.356,62/kg pada April. Artinya itu di bawah perhitungan biaya produksi.
Menurutnya, turunnya harga GKP disebabkan oleh panen raya dan rendahnya serapan Bulog.
“Bulog praktis tak lagi menyerap beras atau gabah dari petani. Stok penggilingan-penggilingan padi kecil menumpuk,” ujarnya.
Ia menambahkan, penumpukan stok ini menyebabkan gabah petani tidak terserap.
Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden, Denni Puspa Purbasari mengkhawatirkan kenaikan HPP akan memberatkan konsumen karena daya beli yang masih rendah.
“Kalau HPP (Harga Pokok Produksi) beras dinaikkan, petani mungkin happy. Pertama, inflasi akan naik. Kedua, harga hilir akan naik yang berdampak pada kelompok kurang sejahtera,” katanya.
Meski Andreas menolak pendapat Denni ini.
Ia mengaku memiliki data selama 14 tahun terakhir yang menunjukkan tidak ada hubungannya antara inflasi dan HPP.
“Pengaruh HPP hanya berperan ketika puncak musim panen,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kenaikan HPP masih kalah dengan inflasi.
“Bayangkan dari tahun 2012-2018 inflasi naik sebesar 31%, sedangkan HPP hanya 12%,” tegasnya.
“Kalau pemerintah membela petani sebagaimana yang sering kami sampaikan HPP dinaikkan segera, ada jaminan harga di tingkat usaha tani, dan harga di tingkat konsumen naik. Itu trade off,” ungkapnya.
Ia pun melanjutkan apabila pemerintah memiliki keuangan yang baik, pemerintah dapat menaikkan HPP sekaligus mensubsidi harga beras agar terjangkau bagi konsumen.
