Jakarta, Gatra.com - Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan ketersediaan komoditas telur ayam ras mencukupi saat Hari Besar Keagamaan Nasional ( HBKN) yakni Ramadan dan Idul Fitri 2019.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani di Jakarta, Jumat (17/5), menyampaikan, ketersedian ini berdasarkan perhitungan ketersediaan telur ayam ras bulan Mei-Juni 2019 sebesar 480.090 ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan masyarakat pada bulan tersebut sebanyak 326.329 ton. Sehingga terdapat surplus sejumlah 153.761 ton.
Menurut Fini, memasuki pekan kedua bulan Ramadan ini, berdasarkan informasi dari Petugas Pelayanan Informasi Pemasaran (PIP) Dinas bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, untuk harga telur ayam ras per tanggal 14 Mei 2019 di tingkat peternak rata-rata 32 provinsi mencapai Rp19.426 per kg. Kondisi harga tersebut sudah berada di kisaran harga acuan Permendag No 96 Tahun 2018, yaitu sebesar Rp18.000-Rp20.000.
Apabila dibandingkan dengan kondisi minggu I Mei 2019, kondisi rerata harga telur ayam ras tingkat produsen di beberapa sentra produksi cenderung meningkat sebesar 0,45%. Pada periode minggu II Mei 2019 ini, harga mencapai Rp20.820 per Kg dari sebelumnya Rp20.726 per kg.
Namun demikian di beberapa wilayah harga telur di tingkat peternak masih cenderung rendah. Berdasarkan data per tanggal 14 Mei 2019, harga telur di tingkat peternak di Jawa Tengah rata-rata Rp14.833 per kg. Sedangkan di Jawa Barat dan Jawa Timur masih di kisaran Rp17.260 per kg.
"Kami di Kementerian Pertanian secara rutin memantau agar harga yang diperoleh peternak terjaga, minimal sesuai dengan harga acuan sehingga peternak tetap memperoleh keuntungan dalam berusaha. Namun demikian, pemerintah juga berperan agar harga di tingkat konsumen adalah harga yang terjangkau," ujar Fini.
Berdasarkan pantauan informasi harga dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Fini menjelaskan, untuk produk telur ayam ras di pasar tradisional 34 provinsi per tanggal (14/5) sebesar Rp26.045 per kg. Dibandingkan dengan harga pada Minggu sebelumnya (6/5 2019), sehingga terjadi kenaikan 1% dari harga Rp25.791 per kg. Sedangkan harga Konsumen di PIHPS berada pada level Rp25.957 per kg pada minggu II bulan ini.
"Kita harapkan harganya stabil terjangkau, jika naik pun diharapkan tidak terlalu tinggi," kata Fini dalam keterangan tertulis.
Informasi harga dari PIHPS ini, lanjut Fini, merupakan info harga yang dikelola Bank Indonesia (BI) dalam memantau 10 komoditas pangan strategis yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya untuk inflasi dari volatile food yang dominan yang salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas pangan domestik.
Data Harga PIHPS diambil dari 82 kota atau kabupaten yang menjadi sampel untuk penghitungan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah sampel pasar yang disurvei adalah 2 pasar tradisional untuk masing-masing kota atau kabupaten dan merupakan pasar utama yang tergolong besar dan berada di dalam wilayah tersebut.
Dengan menghubungkan antara peternak telur dengan Toko Tani Indonesia (TTI), Kementan telah melakukan Operasi Pasar di 7 pasar di DKI Jakarta pada 8 Mei lalu. Fini mengungkapkan, saat ini dari 47 pasar tradisionil DKI Jakarta, berdasarkan data dari info pangan Jakarta (14/5/2019), harga telur rata-rata Rp24.670 per kg.
Adapun harga terendah mencapai Rp23.000 terjadi di Pasar Senen, Pasar Grogol, Pasar Cijantung, dan Pasar Cempaka Putih. Sedangkan harga tertinggi berkisar Rp26.000 per kg terjadi di Pasar Jembatan Merah, Pasar Metro Atom, Pasar Pondok Labu, Tebet Barat, dan Pasar Kalideres.
Menurut Fini, dinamika harga sendiri tentunya banyak faktor yang memengaruhi selain pemenuhan ketersediaan atas kebutuhan (supply demand) juga dipengaruhi oleh hal-hal yang terkait distribusi dan rantai tata niaga, dan lain sebagainya yang perlu menjadi perhatian bersama pemerintah dan stakeholder.
Kementan, lanjut Fini, akan terus memantau perkembangan stok dan harga di pasar serta melakukan operasi pasar apabila diperlukan. "Pemerintah khususnya tugas Kementan adalah mempersiapkan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga, sehingga kebutuhan masyarakat dalam menghadapi HBKN ini terpenuhi, dan menjadi tugas pemerintah pula untuk bersinergi menjaga agar kenaikan harga pada saat HBKN tetap dapat terkendali," katanya.
