Padang, Gatra.com - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat ( Sumbar) mencatat, seluas 200.000 hektar (Ha) kebun sawit di daerah itu butuh peremajaan (replanting) karena sudah rendahnya jumlah produksi akibat usianya di atas 25 tahun.

Chandra, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar mengatakan, kelapa sawit yang butuh peremajaan itu kebanyakan adalah kebun rakyat atau swadaya masyarakat.

"Dari 480.000 ha total luas perkebunan sawit di Sumbar, luas kebun sawit milik petani mencapai 330.000 ha," ujar Chandra kepada GATRA, di Padang, Minggu (11/05).

Peremajaan kelapa sawit, lanjutnya merupakan hal yang mesti diprioritaskan agar produksi jangka panjang tetap terjaga dan terus meningkat.

"Jika tidak dilakukan peremajaan, maka akan berdampak pada jumlah dan kualitas produksi," ungkapnya.

Dia menyebutkan, masih ada diantara petani yang enggan melakukan peremajaan meskipun sudah berdampak pada jumlah produksi kelapa sawit miliknya. Sebab, sawit yang diremajakan akan menunggu waktu 4-5 tahun untuk berbuah dan bisa dipanen.

"Meskipun sudah ada bantuan replanting dari pemerintah senilai Rp25 juta per hektare, tetapi masih ada petani yang enggan melakukan replanting. Karena kebanyakan diantara mereka (petani) yang menggantungkan hidupnya di sawit," jelasnya.

Namun pihaknya mendorong petani untuk melakukan sistem tumpang sari sawit dengan tanaman pangan atau hortikultura lainnya. 

"Seperti di Pasaman Barat, petani disana sudah melakukan sistem tumpang sari sawit dengan jagung. Alhasil selama peremajaan mereka tetap ada pemasukan," ucapnya.

Disampaikan Chandra, Pemprov Sumbar sudah mengusulkan seluas 2.000 Ha kebun sawit petani rakyat kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk diremajakan.

Namun, baru 443 ha yang baru disetujui dan memperoleh izin untuk dilakukan peremajaan. Sisanya kembali diusulkan lagi tahun ini.