Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Arsul Sani meniliai, penebalan pasukan pengamanan jelang hari pemungutan suara, 22 Mei mendatang adalah hal yang lumrah.
Petugas tidak melarang apalagi mengintimidasi kelompok massa yang hendak melakukan unjuk rasa tetapi mengantisipasi hadirnya penumpang gelap saat aksi berlangsung.
“Kami kebetulan yang di Komisi III kan juga mendengar bahwa tidak tertutup kemungkin ada kelompok-kelompok yang katakanlah terafiliasi dengan organisasi atau gerakan terorisme itu akan melakuakn aksi,” tegas Arsul di Kompleks Senayan, DPR RI, Jakarta, Senin, (20/5).
Sekjen PPP ini menambahkan, hal-hal di luar unjuk rasa inilah yang tidak diinginkan petugas, termasuk segenap masyarakat. Dia menghimba agar masyarakat tetap menjaga kedamaian meski mengajukan protes terhadap hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum.
Mabes Polri sebelumnya mengerahkan sejumlah pasukan dari Polda-Polda yang ada di Indonesia untuk melakukan proses pengamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang penghitungan suara, 22 Mei mendatang.Dari Polda Kalimantan Barat misalnya, mengirim 440 personil gabungan Brimob dan Ditsamapta, Polda Kepri 300 orang personil hingga Polda NTT sebanyak 400 personil.
Wem Fernandez
