Paris, Gatra.com - Mei ini menandai berakhirnya komitmen pemerintah Belanda dalam mengimplementasikan skema kerja sama pembangunan bilateral Official Development Assistance (ODA) dengan pemerintah Indonesia mulai 2020 mendatang. Kerja sama ODA antara kedua negara dihentikan karena ekonomi Indonesia dinilai sudah tumbuh signifikan dalam satu dekade terakhir. Selain itu, Pemerintah Belanda juga ingin fokus memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara di sekitar Eropa.

“Dengan tidak dilanjutkannya skema kerja sama pembangunan bilateral (ODA) mulai 2020, kami memahami pentingnya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, khususnya Kementerian PPN/Bappenas dan Kedutaan Besar Belanda,” sebut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Rabu (22/5).

Di sela kunjungan kerja ke Paris, Prancis, untuk menghadiri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Ministerial Meeting 2019, Menteri Bambang memang melaksanakan Bilateral Meeting dengan Minister for Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of the Netherlands, H. E. Ms. Sigrid Kaag. Meski skema ODA segera usai, Menteri Bambang sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah Belanda untuk tetap memelihara kerja sama dengan Indonesia sebagai bagian program kerja sama pembangunan regional dan global setelah 2020.

Baca Juga: Mantan Senator Belanda Bangga Pemilu 2019 Sukses

“Diperlukan koordinasi yang kuat untuk dapat mendukung dan mempercepat implementasi beberapa MoU teknis serta memperluas kerangka kerja sama pembangunan sektoral setelah 2020. Kami juga berharap pemerintah Belanda dapat memberikan dukungan hibah di sektor pendidikan dengan memberikan beasiswa,” ujarnya.

Kerja sama pembangunan untuk Indonesia tetap dilanjutkan melalui skema lainnya. Termasuk melalui skema proyek sebagai bagian dari alokasi/program regional dan global. Ada juga kerja sama teknis dan sektoral melalui MoU, seperti pengelolaan sumber daya air, perundang-undangan, pendidikan, maupun pelatihan vokasi. Misalnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan MoU on Water, atau dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani MoU Pendidikan Vokasi.

Bambang juga berharap kedua belah pihak dapat meningkatkan volume perdagangan. Volume perdagangan bilateral Indonesia-Belanda cenderung meningkat dari 2014-2018, yaitu dari US$4,589 juta di 2014, US$4,22 juta, US$3,97 juta, US$5,06 juta, hingga US$5,13 juta di 2018. Dilihat dari neraca perdagangannya, Indonesia dalam posisi surplus. Meski seperti itu, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk tetap meningkatkan volume perdagangan dengan Belanda.

Baca Juga: Pa Van Der Steur, Bapak Asuh yang Terlupakan

Dia juga menghargai upaya pemerintah Belanda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia khususnya di bidang manajemen sumber daya air. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) adalah salah satu contoh proyek kerja sama pembangunan dengan Belanda. Masterplan NCID telah selesai pada 2015 dan sekarang kerja sama NCICD fokus pada pengembangan rencana terintegrasi penanggulangan banjir di Jakarta. Kerja sama tersebut juga akan mencakup skema dan sumber pembiayaan, serta tinjauan kelembagaannya.

"Di samping itu, kami juga sedang membahas perpanjangan MoU kerja sama antara Indonesia–Belanda–Korea terkait Detail Engineering Design Preparation. Saya berharap pembahasan mengenai perpanjangannya dapat selesai di akhir Mei 2019,” pungkas dia.