Moskow, Gatra.com – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjadi salah satu pembicara kunci dalam The Second Stolypin Forum yang dilaksanakan di Moskow, Rusia, Kamis (23/5) waktu setempat. Dalam pidatonya, Menteri Bambang mengelaborasi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, tantangan ekonomi jangka menengah, hingga cara Indonesia mengimplementasikan reformasi struktural.
“Beberapa tahun belakangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat jatuh dibandingkan dengan 2011. Namun sejak 2015 sudah mampu kembali menguat dan terus terakselerasi. Pertumbuhan ekonomi yang menguat didorong stabilnya konsumsi rumah tangga dan tingginya pertumbuhan investasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh stabil di sekitar 5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sementara investasi tumbuh lebih tinggi, di angka 5,4% per tahun,” ujar Menteri Bambang.
Dalam keterangan yang diterima Gatra.com disebutkan bahwa tingkat investasi yang tinggi adalah hasil dari perkembangan infrastruktur yang telah dijadikan prioritas pemerintah beberapa tahun belakangan, seiring dengan upaya untuk memperbaiki iklim investasi yang juga berkontribusi atas masuknya investasi swasta. Selain disebabkan meningkatnya investasi, pertumbuhan ekonomi juga didorong tingginya pertumbuhan sektor jasa, utamanya di sektor teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong perkembangan dunia digital di Indonesia.
Baca Juga: Incar Investor Jepang, Grant Thornton Gandeng Pemerintah Indonesia Gelar Roadshow
Sementara itu, sektor manufaktur yang dibidik untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, tumbuh rata-rata 4,4% per tahun, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, sektor manufaktur di Produk Domestik Bruto berkurang hingga kini berada di bawah 20%.
“Berdasarkan studi Kementerian PPN/Bappenas, yang paling penting untuk dibenahi, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adalah isu regulasi dan kelembagaan. Regulasi di Indonesia sering kali masih restriktif dan sangat mahal, membuat investor segan berinvestasi. Belum lagi masalah korupsi dan tidak efektifnya birokrasi, serta risiko yang harus dihadapi sektor swasta karena kebijakan yang tidak pasti akibat kurangnya koordinasi di pemerintahan. Ini harus diatasi dengan segera dan serius agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih melesat,” jelasnya.
Sejumlah kebijakan disiapkan agar transformasi struktural dapat berjalan dengan baik dan memiliki dampak yang signifikan.
Baca Juga: Pemerintah Terus Matangkan Regulasi Kedudukan BP Batam
Pertama, memperbaiki regulasi dan kelembagaan dengan memastikan setiap institusi memiliki fungsi yang jelas, dengan kebijakan yang tidak tumpang tindih dan koordinasi yang efektif. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mendorong perluasan internet dan konektivitas jalan sehingga memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi agar menjadi inklusif.
Ketiga, memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi, utamanya dengan memperbaiki kualitas tenaga kerja, mengembangkan pelatihan vokasi, hingga mengembangkan skema untuk meningkatkan peran riset dan penelitian. Keempat, mengembangkan skema pembiayaan alternatif seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai solusi alternatif untuk mengatasi terbatasnya penerimaan negara dari pajak.
Kelima, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, terutama dalam peningkatan kesehatan dan pendidikan. “Di masa depan, Indonesia membutuhkan reformasi kurikulum dan inovasi metode pembelajaran sebagai senjata pamungkas untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kebijakan di sektor kesehatan akan difokuskan untuk kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia,” tutupnya.
