Jakarta, Gatra.com - Pada 21 Mei lalu Komisi Pemilihan Umum ( KPU) telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional. Hasilnya, lima partai politik pendukung Jokowi-Maruf lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.
Kekuatan politik ini semakin bertambah. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat yang sebelumnya bergabung bersama koalisi Prabowo-Sandi menunjukan gelagat akan bergabung bersama barisan partai pemenang.
Jika demikian, komposisi kekuatan di parlemen pada periode kedua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan semakin kuat.
Menanggapi realitas itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan ada sisi positif dan negatif dari hasil pemilu legislatif 2019. Dari sisi positif, nantinya kebijakan-kebijakan akan lebih mudah dieksekusi karena presiden mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen.
Namun negatifnya, fungsi checks and balances menjadi kurang. Sebab apapun kebijakan pemerintah, kata Donal, meski kebijakan itu keliru, tetap bisa dieksekusi sepanjang disetujui DPR.
"Sehingga ini seperti dua sisi mata uang. ada punya sisi positif dan sisi negatif," ungkap Donal saat ditemui di kantor ICW, Rabu (29/5).
Kemudian berkurangnya fungsi checks and balances dinilai Donal bisa berpotensi tindakan korupsi. Menurutnya, kekuasaan manapun, baik yang mayoritas atau minoritas di DPR sama-sama punya peluang besar melakukan tindakan korupsi.
"Mana kala dia didukung lebih mayoritas, maka potensi korupsinya juga semakin besar. Saya ambil contoh di era SBY ketika menguasai 70 persen kursi DPR pada periode kedua itu banyak kasus korupsi. Jadi peluang pengambilan kebijakan dan peluang korupsinya sama besarnya," katanya.
Untuk itu, Donal sebagai pegiat anti korupsi mengingatkan agar kubu oposisi pada periode mendatang menjalankan sebagaimana fungsinya. Donal menilai kubu oposisi pada periode ini lemah dalam menjalankan fungsi sebagai kontrol. Kegagalan oposisi pada periode ini adalah tidak bermain dengan data yang akurat. Oposisi, kata Donal, hanya bermain narasi di media sosial yang data dan analisisnya lemah.
"Menurut saya itu kelemahannya. Nah ini harus diperbaiki. Gerindra dan PKS, kalau memang Jokowi menang berdasarkan hasil KPU kemarin, maka kemudian harus hadir sebagai oposisi yang tajam analisis datanya dan analisis dokumennya," imbuh Donal.
