Georgia, Gatra.com - Produser serial televisi terkenal ‘The Walking Dead’, studio film utama Hollywood dan studio TV mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan kembali untuk produksi di Georgia jika undang-undang larangan aborsi diberlakukan.
Reuters mewartakan, WarnerMedia, CBS Corp, Viacom Inc, NBCUniversal, dan produser ‘Walking Dead’ AMC Networks Inc menimbang satu hari setelah kepala eksekutif Walt Disney Co, Bob Iger, mengatakan banyak orang tidak akan mau bekerja di Georgia jika undang-undang tersebut diterapkan, membuatnya "sangat sulit" bagi perusahaan untuk membuat film di sana.
Undang-undang Georgia akan melarang aborsi setelah detak jantung janin dapat dideteksi, sekitar enam minggu setelah kehamilan, sebelum banyak wanita tahu bahwa mereka hamil. Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020 jika lolos dari tantangan pengadilan.
Menurut Motion Picture Association of America, kredit pajak Georgia telah menjadikan negara bagian tersebut sebagai hubungan utama untuk produksi Hollywood, memikat film-film blockbuster seperti ‘Black Panther’ Disney dan ‘Avengers: Endgame’, dan seri Netflix Inc seperti ‘Stranger Things’. Negara saat ini sudah mempekerjakan lebih dari 92.000 orang dalam bisnis hiburan.
Bahkan serial ‘The Walking Dead’ telah membuat Kota Senoia, Georgia menjadi tujuan wisata bagi para penggemar zombie.
CBS, pemilik saluran kabel Showtime dan jaringan siaran yang paling banyak ditonton di Amerika Serikat, mengatakan kemampuan untuk menarik bakat adalah pertimbangan penting dan mencatat bahwa suara kreatif di industrinya telah menyatakan keprihatinan tentang hukum larangan aborsi di Georgia.
Ini bukan kali pertamanya studio-studio Hollywood dan organisasi-organisasi berkantung tebal lainnya menentang tindakan negara. Undang-undang di North Carolina yang membatasi penggunaan kamar mandi oleh orang-orang transgender pada 2016 memicu boikot bisnis di sana.
Negara bagian tersebut mencabut undang-undang tersebut pada tahun 2017 setelah boikot itu merugikan ekonominya sebanyak ratusan juta dolar dan juga membuat National Collegiate Athletic Association menarik pertandingan kejuaraan National Basketball Association merupakan All-Star Game dari negara.
Georgia adalah salah satu dari sembilan negara bagian Amerika Serikat yang telah melewati batasan ketat tentang aborsi tahun ini, langkah yang menurut para aktivis di kedua sisi debat ditujukan untuk mendorong Mahkamah Agung AS meninjau dan menjatuhkan tengara 1973 Roe v. Wade, keputusan bahwa menetapkan hak seorang wanita untuk mengakhiri kehamilannya.
Gubernur Louisiana John Edwards menandatangani RUU aborsi baru Georgia pada hari Kamis (30/5).Unit NBCUniversal Comcast Corp mengatakan bahwa meskipun mengharapkan banyak undang-undang akan menghadapi tantangan pengadilan,
"Jika ada dari undang-undang ini ditegakkan, itu akan sangat memengaruhi pengambilan keputusan kami di mana kami memproduksi konten kami di masa depan,” ujarnya.
AT&T Inc WarnerMedia, yang memiliki HBO dan studio film Warner Bros, membuat pernyataan serupa, seperti yang dilakukan perusahaan media lainnya.
"Ini kemungkinan akan menjadi pertarungan yang panjang dan rumit dan kami menyaksikannya dengan sangat cermat," kata AMC Networks.
Aborsi adalah salah satu masalah yang paling memecah-belah secara sosial dalam politik AS dengan penentang yang sering menyebut keyakinan agama menyebutnya tidak bermoral, sementara pendukung hak-hak aborsi mengatakan larangan tersebut merupakan kontrol negara atas tubuh perempuan.
Netflix telah melangkah lebih jauh dari perusahaan media lainnya, dengan mengatakan pihaknya akan bekerja dengan ACLU dan lainnya untuk melawan hukum aborsi di pengadilan. Seperti perusahaan lain, saat ini sedang melanjutkan produksi di Georgia, tetapi mengatakan akan memikirkan kembali investasinya di negara bagian jika undang-undang aborsi berlaku.
Georgia hanya satu dari beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang meloloskan aturan soal aborsi. Kentucky sudah lebih dahulu melakukannya, namun aturan itu 'mental' di pengadilan. Sementara Mississippi meloloskan aturan itu per Maret lalu dan berlaku mulai Juli 2019. Ohio meloloskannya, namun gubernur menggunakan hak veto untuk menghentikannya pada 2016.
