Gatra.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut mengomentari usulan Partai Demokrat untuk membubarkan koalisi, baik di kubu 01 maupun 02. Politisi itu menilai masukan menunjukan Demokrat sedang bingung dengan identitasnya.
"Itu merupakan kebingungan dari sebuah partai politik dalam membangun identitas dirinya, siapa dia dan berada di mana," ujar Dedi kepada wartawan, Senin (10/6).
Kalau pun Demokrat berdalih pembubaran itu guna mengatisipasi perpecahan di masyarakat, menurut Dedi perpecahan tersebut sebenarnya tidak terjadi di negeri ini. Yang ada, hanya kubu pasangan calon 02, Prabowo-Sandiaga Uno yang tidak menerima kekalahan mereka di Pilpres 2019.
"Yang ada itu adalah ada pasangan yang sudah menang melalui pemilu, ada yang bersikukuh belum merasa kalah. Kan prosesnya tetap berjalan secara konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah putusan MK, nanti ada dua, yaitu partai pendukung pemerintah dan partai oposisi," katanya.
Kata Dedi, saat ini terdapat koalisi yang telah menguasai perlemen dalam pemerintahan sekitar 60%. Di sisi lain, ada pula partai yang bersikap sebagai oposisi seperti PKS dan Gerindra. Jika Demokrat yang notabene sebagai partai oposisi hendak merapat ke pemerintahan, hal tersebut adalah sah dan dipersilahkan.
"Tetapi tidak berarti koalisi harus dibubarkan. Kalau ingin bubarkan koalisi, Demokrat sepertinya sedang panik. Ya, jangan panik dong!" kata Dedi.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengusulkan masing-masing kubu paslon agar membubarkan koalisi partai pendukungnya lewat cuitan di akun Twitter pibadinya. Sebab, polarisasi ini menyebabkan disintegrasi bangsa.
"(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," tulis Rachland di akun pribadinya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6).
Berkaca pada Pindah Kubu Golkar di Era SBY
Dedi mencontohkan pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden, koalisi bersifat permanen. Yaitu, terdapat partai oposisi di luar pemerintahan dan ada partai pendukung pemerintah. Kemudian ada pula partai yang diajak masuk koalisi.
"Ketika Pak SBY memimpin, Golkar sebelumnya di luar pemerintah, tapi ada kepentingan dari pemerintah untuk memperkuat jajaran pemerintahan, Golkar masuk ke pemerintahan," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.
Namun, lanjut Dedi, kala itu proses masuknya Golkar ke pemerintahan cukup panjang, hingga melalui perebutan kepemimpinan Partai Golkar dari Akbar Tanjung ke Jusuf Kalla yang waktu itu menjadi wakil presiden SBY.
Kemudian pada fase kedua pemerintahan SBY, Golkar kembali masuk ke lingkungan kekuasaan melalui perubahan kepemimpinan di tubuh partai, yakni dari Jusuf Kalla digeser ke Aburizal Bakrie yang merupakan mitra dari SBY dalam pemerintah.
"Jadi, proses masuknya Golkar itu dikehendaki oleh kekuasaan melalui perubahan kepemimpinan kepartaian," jelas Dedi.
