Jakarta, Gatra.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengajukan penambahan anggaran senilai Rp16,5 triliun untuk pagu indikatif tahun 2020. Adanya kebijakan program bertema Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Berkualitas pada 2020, tambahan ini penting untuk merealisasikannya.

“Untuk menyelesaikan tugas kami dalam membangun infrastruktur yang menjadi prioritas nasional seperti jalan, jembatan, bendungan, air minum, juga pembangunan sarana prasarana untuk pendidikan, olahraga dan pasar, maka menurut kami diperlukan tambahan anggaran prioritas untuk pagu anggaran sebesar Rp16,5 triliun yang mendesak,” papar Basuki dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6).

Sebelumnya, Kementerian PUPR dijatahi Rp103,87 triliun. Penyesuaian pagu indikatif tersebut kemudian diatur dengan dikeluarkannya Surat Menteri PUPR No KU.01.01-Mn/1130 tanggal 10 Juni 2019 dan Surat Menteri PUPR No KU.01.01-Mn/623 tanggal 15 Maret 2019.

Kedua surat menjelaskan tentang penyesuaian alokasi belanja operasional yang bertambah sebesar Rp585,49 miliar seiring dengan perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian PUPR pusat, serta unit pembina teknis (UPT) yang ada di daerah. Surat tersebut juga menyebut tentang usulan tambahan anggaran.

Kata Basuki, pihaknya masih dikejar program yang pengerjaannya tahun ini, serta program yang dianggap sulit untuk dipenuhi targetnya pada tahun lalu. Dari 21 program yang ada, 9 di antaranya berhasil tercapai seperti pembangunan jalan nasional, jalan baru, jalan tol, irigasi rawa, rehab irigasi, waduk, kota baru, serta pelatihan konstruksi dan sertifikasi konstruksi.

Tahun ini, Kementerian PUPR punya 8 target program yang harus diselesaikan yaitu kemantapan jalan, irigasi tambak, air irigasi dari waduk, air baku, daya tampung, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan penanganan pemukiman kumuh.

Dari 21 program, ia juga mengatakan ada 4 sasaran yang sulit tercapai yaitu pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak.

"Pengendalian banjir ini kami tidak ingin mengatakan 'ya' kepada warga karena banjir dapat dipengaruhi berbagai faktor, tapi kami akan berusaha menyelesaikan target ini,” papar Basuki.

Pembahasan lebih lanjut mengenai keputusan pengajuan alokasi dana tambahan oleh Kementerian PUPR akan dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I pada Senin pekan (17/6) bersama Komisi V DPR RI.