Hanoi, Gatra.com - Pemerintah Vietnam telah meminta perusahaan lokal di negeri itu agar tidak beriklan di video yang dihosting oleh YouTube, terutama yang berisi propaganda anti-negara. Hal itu disampaikan oleh media pemerintah pada hari Rabu (12/6).
Dilansir Reuters, Terlepas dari reformasi ekonomi dan meningkatnya keterbukaan terhadap perubahan sosial, Partai Komunis yang berkuasa di negara itu mempertahankan sensor yang ketat terhadap media di Vietnam dan tidak mentolerir perbedaan pendapat.
"Google ditemukan secara longgar mengelola kontennya, memungkinkan pengguna membeli iklan langsung dari YouTube dan Google tanpa keterlibatan agen iklan domestik," kata perwakilan Kantor Berita Vietnam (VNA), merujuk pada pengumuman pada 7 Juni lalu oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Vietnam.
Kementerian itu mendaftarkan beberapa perusahaan asing, yaitu Samsung Electronics, Huawei Technologies, Yamaha Motors dan aplikasi jasa tranportasi Grab, yang disinyalir beriklan di video yang dinilai berisi konten ilegal dan berbahaya.
Kemenkominfo Vietnam telah mengidentifikasi sekitar 55 ribu video YouTube yang dianggapnya berbahaya atau melanggar hukum Vietnam. Dari jumlah tersebut, 8.000 dihapus atas permintaan otoritas Vietnam.
"Dalam waktu dekat, pihak berwenang akan meminta YouTube untuk mengidentifikasi saluran (yang ada di) Vietnam, dan hanya yang tersertifikasi yang akan dipertimbangkan untuk berbagi pendapatan iklan," tambahnya.
Undang-undang kontroversial tentang keamanan siber mulai berlaku pada bulan Januari 2019 yang mengharuskan perusahaan untuk mendirikan kantor di Vietnam dan menyimpan data di sana.
Perusahaan-perusahaan teknologi dunia dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menentang UU tersebut. Beberapa pejabat perusahaan secara pribadi menyatakan keprihatinan, bahwa hal itu memungkinkan pihak berwenang untuk lebih mudah menyita data pelanggan dan membuat karyawan Vietnam ditangkap.
Salah satu raksasa media sosial, Facebook dalam beberapa bulan sebelumnya telah meningkatkan pembatasan konten hingga lebih dari 500% di Vietnam. Pada Januari lalu, beberapa hari setelah UU baru berlaku, Vietnam mengatakan Facebook telah melanggar aturan tersebut dengan membiarkan pengguna memposting komentar anti-pemerintah.
Kemenkominfo Vietnam telah meminta perusahaan untuk secara aktif meninjau iklan mereka di media sosial. "Kementerian akan bekerja dengan Bank Negara Vietnam dan lembaga terkait untuk mengelola aliran pendapatan iklan di YouTube dan Google," kata salah satu perwakilannya.
