Jakarta, Gatra.com - Penguatan mitigasi bencana merupakan salah satu fokus kerja yang akan dilakukan pemerintah pada 2020.

Langkah ini disebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian yang berasal dari bencana alam. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan dari sisi mitigasi resiko bencana dengan membuat anggaran khusus untuk mitigasi bencana. Namun Menkeu belum menyebut detil jumlahnya.

“Untuk lima tahun kedepan, kita memberikan prioritas yang tinggi dalam upaya melakukan mitigasi terhadap bencana alam. Karena kita melihat Indonesia termasuk ke dalam negara dengan tingkat resiko bencana tertinggi di dunia,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6).

Baca Juga: Agustus Puncak Kemarau, BMKG Imbau Warga Mulai Stok Air Bersih

Bambang menjelaskan, salah satu penyebab bencana alam ialah tingginya exposure dan rentannya Indonesia terhadap bencana itu sendiri. Dalam lima tahun belakangan, meskipun yang mendominasi adalah gempa bumi dan tsunami, tapi sesungguhnya bencana yang lebih sering terjadi terkait dengan air alias hidrometeorologi. Termasuk di dalamnya banjir, tanah longsor, dan puting beliung.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya diperlukan kepastian Pemerintah Daerah dalam melakukan mitigasi. Poin penting lainnya adalah adaptasi perencanaan daerah dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan yang strategis demi tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pemerintah pusat mendorong penguatan ketahanan bencana di beberapa wilayah seperti di pantai barat Sumatera serta penguatan ketahanan bencana di pantai selatan dan pantai barat Jawa. Sementara untuk Sulawesi, akan diadakan penguatan dan pemulihan pasca bencana khususnya di Sulawesi Tengah.