Pekanbaru, Gatra.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Hanura Riau, Suhardiman Amby, mengaku kalau pihaknya tidak hanya membawa sengketa Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tapi juga ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

 

"Di DKPP kan hanya untuk menyoal etika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuansing selaku penyelenggara. Namun untuk perolehan suara pakai jalur MK. Lalu soal pelaksanaan Pemilu ke Bawaslu," kata anggota DPRD Riau ini kepada Gatra.com, Jum'at (14/6).

 

Saat ini Amby sedang fokus terhadap pemanggilan perdana DKPP kepada dia sebagai pihak pengadu. Sebab sebelumnya Amby mengadukan KPU Kuantan Singingi (Kuansing) terkait pelanggaran kode etik. Dia menyebut bahwa KPU Kuansing tidak bersikap sepatutnya dalam mengesahkan perubahan daftar pemilih. Dan dia juga menduga bahwa salah seorang Komisioner KPU Kuansing punya afiliasi dengan kader salah satu partai politik.

 

"Selain berharap sama DKPP, secara pribadi saya juga pakai jalur MK soal hasil perolehan suara. Jadi selain kita menyasar etika penyelenggara, kita juga menyoal hasil raihan suara," katanya.

 

Untuk diketahui, sidang kode etik yang dilakukan DKPP pada Jum'at (14/6) merupakan sidang perdana terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di wilayah Riau. Sebelumnya saat bekunjung ke Riau, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan bahwa Negara telah memberikan ruang bagi kontestan Pemilu yang keberatan dengan penyelenggaraan pemilu. Salah satu ruang yang diberikan itu adalah dengan membawa persoalan ke DKPP.