Makassar, Gatra.com – Anggaran pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya adalah modal pemerintah dalam membangun. Anggaran tersebut tidak bisa hanya sekadar dihabiskan, namun harus dipastikan bermanfaat bagi masyarakat.

“Sebagai aparatur sipil negara (ASN) kita bukan pada posisi sekadar menghabiskan anggaran, tetapi harus memastikan anggaran yang dibelanjakan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Bupati Luwu Utara, Hj Indah Putri Indriani pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Probity, di Aula La Galigo Kantor Bupati Luwu Utara, Jumat (14/6).

Penegasan Indah tersebut disampaikan di hadapan pada Tim Audit Inspektorat Kabupaten Luwu Utara. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel, Arman Sahri Harahap sebagai narasumber.

"Dengan bimtek hari ini paradigma kita harus berubah, tidak selalu menganggap bahwa fungsi auditor hanya sebatas pengawasan, tapi juga pendampingan," katanya.

Ke depan, kata Bupati Indah menjadi penting untuk memahami fungsi BPKP yang hampir sama dengan fungsi inspektorat. Fungsi utama adalah pengawasan, hanya saja cakupan BPKP dan inspektorat yang berbeda. Dengan memahami fungsi, auditor inspektorat juga bisa melakukan tiga fungsi BPKP yakni memberikan opini, jasa konsultasi, dan melakukan penilaian kinerja.

“Khusus di Luwu Utara kami bekerjasama dengan Kejaksaan untuk pendampingan dan jasa konsultasi," papar Indah.

Terkait probity, Bupati Indah menyederhanakannya dengan kejujuran yakni audit terhadap kejujuran khususnya terkait pengadaan barang dan jasa mulai perencanaan hingga pengawasan. 

"Probity Audit (PA) konsennya pengadaan barang dan jasa, mari kita pastikan bahwa memenuhi persyaratan atau selevel juga melalui proses yang benar, sehingga ketika diimpementasikan bukan hanya selesai saja tapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas bupati perempuan pertama di Sulsel ini. 

Baharuddin