Batanghari, Gatra.com - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2018 mendapat sorotan fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Batanghari.
Dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2018, tanggal 12 Juni 2019, ada lima catatan perlu dan menjadi perhatian fraksi PDI Perjuangan yang dialamatkan kepada Bupati Batanghari, Syahirsah SY.
Pemandangan fraksi partai banteng moncong putih dibacakan Sekretaris fraksi PDI Perjuangan, Purwanto. Catatan pertama adalah optimalisasi pemanfaatan dan penertiban aset Pemda dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain pengelolaan pasar dan kawasan wisata alam maupun buatan.
"Catatan kedua adalah peningkatan kinerja/tindakan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) terkait ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan antara lain Dinas PUPR permasalahan 17 paket kekurangan volume dan kelebihan perhitungan harga satuan sebesar Rp616,74 juta dan penerimaan bunga deposito Rp128,25 juta," kata Purwanto.
Selanjutnya catatan ketiga adalah perbaikan sistem drainase, pedestarian, taman kota, tempat pembuangan sampah sementara dan penerangan lampu di perkotaan maupun perdesaan.
Catatan keempat adalah perbaikan jalan-jalan penghubung antar desa guna meningkatkan roda perekonomian pedesaan. Sedangkan catatan terakhir adalah penertiban ilegal driling dan perusakan lingkungan lainnya sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.
"Semoga kritik dan saran maupun masukan dari fraksi PDI Perjuangan memberikan solusi terbaik. Dan kepada seluruh warga Kabupaten Batanghari, kami berharap support dalam rangka percepatan pembangunan bersama saudara Bupati Batanghari," ujarnya.
Berdasarkan LKPD Kabupaten Batanghari 2018, kata Purwanto, dijelaskan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,224 triliun lebih. Dari jumlah itu terealisasi sebesar Rp1,199 triliun lebih atau sebesar 97,98 persen, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
"Untuk belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1,235 triliun lebih, dapat direalisasikan sebesar Rp1,163 triliun lebih atau sebesar 94,16 persen yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung," katanya.
Visi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari berdasarkan RPJMD Kabupaten Batanghari tahun 2016-2021 yang dijabarkan pada nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2018, adalah masyarakat Batanghari maju, adil dan sejahtera berlandaskan ketakwaan.
"Visi dan misi tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan," ujarnya.
Lalu, meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintah daerah secara proporsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi keadilan, serta memajukan dan mengimplementasi nilai keagamaan dan budaya kearifan lokal.
