Jakarta, Gatra.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat bicara soal usulan wajib militer yang dikemukakan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wajib militer, menurut Ryamizard sangat penting, namun belum tepat dilaksanakan saat ini. 

"Enggak mudah ya, tapi itu salah satu wacana dari anak bangsa, boleh-boleh saja. Tapi, dari Kemenhan belum memikirkan hal itu, kita masih berpatokan kepada bela negara," tegas Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Senin, (17/6). 

Ryamizard melanjutkan, program bela negara jauh lebih penting untuk menghadapi perang mindset. Apalagi saat ini marak tersebar paham radkal yang bisa membahayakan eksistensi negara. 

"Kalau bela negara itu bagaimana jiwa dan pemikiran kita ini tidak berubah. Itu NKRI dengan dasarnya Pancasila dan UUD 1945. Itu yang dipatrikan terus, dada dan benak terutama prajurit yang umumnya rakyat. Karena ke depan perang kita perang mindset yang merubah pola pikir," tegas dia.

Ke depan, Ryamizard meminta agar setiap usulan pelaksanaan program wajib militer disertakan juga dengan alasan dan urgensinya. 

Anggota BPK RI Agung Firman Sampurna sebelumnya mengusulkan agar Kemenhan dan TNI perlu  memikirkan program lain selain program operasi perang. Selama ini perspektif Kemenhan terbatas sebagai alat pertahanan negara, melakukan operasi militer seperti latihan, persiapan sekaligus pengadaan alutsista dan sebagainya. 

"Kami pikir perlu untuk mendefinisikan lebih lanjut peran yang juga tidak kalah pentingnya yaitu operasi militer selain perang (OMSP)," jelas Agung di Kantor Kemenhan. 

BPK beranggapan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk Indonesia menerapkan program pendidikan militer lebih terstruktur, sistematis dan masif dengan diadakannya wajib militer.

"Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju diterapkan di Indonesia" tegas Agung.