Semarang, Gatra.com - Fraksi Partai Kebangkitan (FPKB) DPRD Jawa Tengah menyoroti penggunaan dana APBD 2018 yang belum mencapai target penurunan angka kemiskinan.
Ketua FPKB DPRD Jawa Tengah (Jateng), M. Hendri Wicaksono, mengatakan, APBD 2018 mestinya dapat berdampak pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Tidak ada peningkatan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD 2018 memiliki korelasi terhadap penanggulangan kemiskinan,” katanya, Senin (17/6).
Selain itu, lanjut Hendri, adanya ketidakberimbangan besaran jumlah belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. “Ini menjadi catatatan bagi Pemerintah Provinsi Jateng,” ujarnya.
Anggota FPKB DPRD Jawa Tengah (Jateng), Siti Rosyidah, menambahkan, alokasi belanja yang direalisasikan di tahun 2018 belum secara keseluruhan mencapai tujuan utama sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), yakni peningkatan kesejahteraan rakyat secara efektif. Indikasinya, masyarakat kawasan perdesaan di Jateng belum sepenuhnya terbebas dari kemiskinan.
“Target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jateng belum dapat tercapai,” kata dia.
Dalam memahami kemiskinan, kata Rosyidah, FPKB selain menggunakan indikator garis kemiskinan, juga indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, karakteristik rumah tangga miskin yang dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga, serta kondisi perumahan. Karakteristik perumahan rumah tangga miskin digambarkan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase penggunaan jamban.
“Saat ini, di Jateng masih ada 31,34 persen rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses air bersih. Artinya, penggunaan APBD 2018 belum secara maksimal berupaya mengejar target nasional penggunaan air bersih 100 persen,” ujarnya.
Meski belum optimal dalam penangangan kemiskinan, FPKB mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam pencapaian indikator mikro dan makro di setiap urusan pemerintahan daerah. “Capaian indikator di setiap urusan tersebut ternyata harus terus didorong agar mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi secara signifikan,” ujar Rosyidah.
