Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, menyampaikan bahwa masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang tidak tertib dalam melaporkan pertanggungjawaban belanjanya. Menurutnya, saat ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sudah menyiapkan tim pemantau ke seluruh provinsi di Indonesia.

"Target jangka pendeknya tim KPK ini untuk jangka dekat nanti di 22 provinsi Indonesia. Di antara 22 ini ada empat provinsi yang akan dicermati dengan sangat baik," ungkap Tjahjo ketika menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Mendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Hotel Grand Paragon, Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa (18/6).

Empat provinsi yang dimaksud oleh Tjahjo, antara lain Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Tjahjo menyebutkan, sesuai laporan, provinsi-provinsi ini menjadi "area merah" rawan korupsi, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang intensif dan membutuhkan keterbukaan laporan keuangan dari Pemda tersebut.

"Tolong Pemda dan DPRD harus kompak, khususnya dalam permasalahan aset-aset daerah, aset daerah sedang dicermati dengan baik oleh KPK. Kabarnya bahkan ada stadion milik Pemda yang tahu-tahu jadi milik pribadi, ini contoh kecil saja," ungkapnya.

Tjahjo menghimbau DPRD dan Pemda harus lebih sering berunding bersama. Janganlah DPRD dan Pemda hanya melobi tanpa pembahasan yang sebelumnya dilalui proses duduk bersama, karena jika kerja DPRD dan Pemda terpisah-pisah, pasti terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti di Malang dan di Jambi yang akhir-akhir ini terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Tjahjo juga menyebutkan, Kemendagri akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer umum dikarenakan masih ada Pemda yang tidak memenuhi alokasi belanja dan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi keuangan.