Jakarta, Gatra.com - Permasalahan birokrasi struktural di pemerintah daerah masih banyak yang perlu dicermati. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo menyebutkan ada pejabat di satu provinsi yang dalam kurun waktu sekian tahun merangkap berbagai jabatan sekaligus.

"Saya tidak menyebut satu provinsi itu. Tetapi bagaimana dalam kurun waktu yang cukup lama, sekian tahun, ada Sekda Provinsi merangkap Asisten Pembangunan, merangkap Kepala Dinas PUPR. Ini kan dicurigai," ungkap Tjahjo ketika menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di hotel Grand Paragon, Taman Sari, Jakarta, Selasa (18/6).

Tjahjo mengatakan dirinya sudah mendapat berbagai macam laporan, mulai dari masyarakat sampai dengan teman sendiri terkait Sekda provinsi tersebut. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun, sebutnya, sudah menyoroti orang itu. Tjahjo menyebutkan masyarakat di sana bertanya-tanya mengapa Sekda mereka merangkap berbagai jabatan.

Baca Juga: Tjahjo Kumolo Sebut 4 Provinsi jadi Fokus Pemantauan KPK

"Hal semacam ini tolong ya, Pak Sekda sebagai pengendali tata kelola di daerah. Pengendali kok begitu. Ini saya kira yang perlu dicermati dengan baik," tambahnya.

Selain itu, Mendagri juga mengimbau pada pemerintah daerah (Pemda) untuk memastikan anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas. Hal ini menyangkut juga perencanaan anggaran yang diawasi ketat oleh aparat penegak hukum. KPK juga dalam urusan ini sudah siap menjembatani penyelesaian masalahnya. Urusan nomenklatur ini sangat penting karena dapat menyangkut urusan struktural yang bisa memperumit proses penyelesaian laporan anggaran.