Jakarta, Gatra.com – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memimpin audiensi Forum Duta Besar Republik Indonesia untuk menerima sejumlah masukan berharga (lesson learned) terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Paparan yang diterima bukan hanya hasil riset jangka waktu tertentu, namun juga sudut pandang unik first-hand experiences dari para mantan duta besar yang tinggal tiga hingga empat tahun di negara-negara yang memiliki pengalaman memindahkan IKN seperti Myanmar, Nigeria, Malaysia, dan Brasilia.
Sejauh ini, bagi pemerintah, sejumlah kriteria penentuan lokasi IKN, yaitu lokasi strategis, lahan luas dan bebas bencana, sumber daya air cukup, potensi konflik sosial yang rendah, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.
“Dalam membangun IKN, Indonesia akan meminimalkan pembiayaan APBN. Porsi pemerintah masih bisa diatasi dengan memanfaatkan manajemen aset hingga melalui skema Public Private Partnership, mendorong partisipasi BUMN, KPBU, dan swasta,” ujar Menteri Bambang di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Senin (17/6).
Baca Juga: Begini Cara Pemerintah Atasi Kesenjangan Daerah
Ketua Forum Duta Besar Republik Indonesia, Hasyim Djalal, diplomat senior yang pernah menjabat sebagai duta besar di Kanada hingga Jerman, menggarisbawahi tiga hal penting terkait IKN. Tiga poin itu yakni alasan pemindahan, persiapan yang diperlukan termasuk keberlanjutan visi Indonesia sebagai negara maritim, serta skema pembiayaan.
Selain Hasyim, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno; mantan Dubes Republik Indonesia untuk Brasilia, Primo Alui Joelianto; mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi; mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tanzania, Yudhistiranto Sungadi; dan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Abuja, Harry Purwanto turut memaparkan best practices dan pembelajaran penting lainnya terkait pemindahan IKN.
Urgensi pemindahan IKN mengacu pada fakta sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa, pulau yang menyumbang 58% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan yang terpusat di Kawasan Barat Indonesia, padahal potensi di Kawasan Timur Indonesia juga sangat besar.
Bicara soal Jabodetabek, share PDB Jabodetabek itu lebih dari 20%. Artinya, seperlima ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di Jabodetabek. Pemerintah menilai angka ini tidak akan menurun karena rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa yang terakhir menunjukkan angka 5,6%, sedangkan di luar Pulau Jawa hanya 4,7%. Jadi, beban di Pulau Jawa ini luar biasa dari segi penduduk dan ekonomi.
Baca Juga: UNESCO Apresiasi Indonesia Sukseskan SDGs
“Akibat beban berat ini, Jakarta pasti rawan banjir sehingga posisi Jakarta tidak ideal. Lalu tanah di Jakarta akan turun dan permukaan air lautnya akan naik. Nah satu lagi, 96% kualitas air laut tercemar berat. Belum lagi kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan yang burukmenimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan hingga Rp56 triliun per tahun,” ungkap Bambang.
Dia juga menjelaskan proy mantaniter batasnya ketersediaan air bersih di Pulau Jawa, yakni di angka 630 meter kubik per kapita per tahun. Hal lainnya adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dimana konsentrasi penduduk terbesar berada di Jabodetabekpunjur.
Jika dilihat dari luasan lahan pertaniannya, konsumsi lahan terbangun terbesar terdapat di Pulau Jawa, namun cenderung menurun, dengan penurunan luasan lahan pertanian sebesar satu persen. Kepadatan penduduk Jakarta adalah nomor ketiga saat ini, kalah jauh dari Manila, Paris, atau Tokyo.
