Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron berujar, pengetahuan pemilu sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

"Dan ini direspon dengan struktur organisasi baru yang akan ditetapkan oleh KPU. Dengan membentuk organisasi yang membidangi tentang penyuluhan," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (19/6).

Menurutnya, terdapat persoalan klasik terkait anggaran. Herman menyebutkan pembentukan suborganisasi baru ini menyebabkan kekurangan anggaran yang besar.

"Tadi ada usulan tambahan Rp1,2 triliun untuk tahun 2020, apalagi tahun 2020 akan dilaksanakan pilkada serentak. Saya kira ini menjadi problematika," jelasnya.

Selain itu, permasalahan lain datang dari DKPP, yang semula di bawah naungan Bawaslu, kini berpindah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dikhawatirkan terjadinya anggaran ganda.

"Kami belum cek betul apakah anggaran yang Rp147 miliar yang dibutuhkan oleh DKPP itu sudah tercantum atau tidak di Kesekjenan Kemendagri. Tentu besok kami akan cek, ini menjadi problem," jelasnya.

Herman menambahkan, seharusnya DKPP sebagai lembaga yang memantau dan mengawasi etika penyelenggaraan pemilu, memiliki satuan kerja mandiri dan tidak bergantung di instansi mana pun.

"Ini sekarang lebih dicantolkan ke Kemendagri, jadi tidak terlepas dari sistem birokrasi. Nah ini akan kami evaluasi yang tentu ini juga bagian dari siklus pembahasan anggaran tahun 2020," paparnya.