Home Internasional Inisiatif Arab Tidak Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina

Inisiatif Arab Tidak Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina

Washington DC, Gatra.com - Penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner, mengatakan bahwa tidak mungkin menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan kesepakatan Inisiatif Perdamaian Arab.

"Saya pikir kita semua harus mengakui bahwa jika ada kesepakatan maka itu bukanlah Inisiatif Perdamaian Arab," kata Kushner dalam wawancara ekslusifnya dengan AlJazeera.

"Terdapat perbedaan antara Inisiatif Perdamaian Arab dengan posisi Israel," ungkapnya, menambahkan, dikutip pada Selasa (25/6).

Kushner menyebut Inisiatif Perdamaian Arab, ini merupakan sebuah upaya besar. Namun, ia menambahkan jika memang Inisiatif Perdamaian Arab ini pantas, maka seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

Solusi bagi kedua negara ini mengarah kepada Inisiatif Perdamaian Arab yang diusulkan oleh Arab Saudi pada tahun 2002. Inisiatif ini menyerukan hubungan normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab lainnya.

Dalam inisatif tersebut juga, Israel diharapkan dapat mengembalikan tanah yang didudukinya sejak perang pada tahun 1967 silam, termasuk Dataran Tinggi Golan, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat.

Kesepakatan ini telah diusung selama bertahun-tahun oleh Liga Arab tetapi tidak pernah dilaksanakan, karena Israel melanjutkan invasi dan perluasan permukiman di Tepi Barat. Kushner meyakini konferensi Manama akan berlangsung sukses meskipun kepemimpinan Palestina memboikotnya.

"Kami telah bekerja dengan sangat hati-hati untuk menyelesaikan konflik ini. Kami berharap dapat segera menyelesaikannya dan mudah-mudahan segala pihak akan bertanggung jawab," ujarnya.

Para pejabat Palestina mengatakan, pertemuan itu menghindari penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara. Selain itu, Kushner juga mendukung keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada akhir tahun 2017 lalu untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Israel adalah negara berdaulat yang memiliki hak untuk menentukan ibu kota mereka berada. Selain itu, Amerika memiliki hak untuk mengakui keputusan negara berdaulat lain," katanya.

175

KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR