Pontianak, Gatra.com - Sejumlah orangtua calon murid di Kota Pontianak merasa dirugikan dengan adanya sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Mereka memprotes jarak tempat tinggal dengan sekolah tidak sesuai antara realita dengan yang ada di dalam sistem zonasi.

Satu di antara orangtua calon murid SMAN 4 Pontianak, Azwa menyebutkan saat pengukuran melalui sistem jarak rumahnya mencapai 2.800 meter dari sekolah, padahal jaraknya tidak seperti itu.

"Saya juga bingung, padahal rumah dekat tapi menjadi 2,8 kilometer, itu bagaimana ngitungnya," ucapnya di SMA Negeri 4, Jalan Dr Wahidin Soedirohusodo, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa siang (25/6).

Orangtua calon murid lainnya, Jimmy menyatakan ketidakpuasan dengan sistem zonasi yang malah merugikan pihaknya. Sebab rumahnya hanya berjarak 500 meter, namun saat menggunakan aplikasi zonasi yang ada di sekolah, jaraknya malah menjadi dua kilometer lebih.

“Simulasi pembuktian sistem zonasi di SMAN 4 Pontianak, ternyata tidak akurat. Seharusnya rumah calon siswa sekitar 550 meter dan itu dibuktikan dengan google map, namun di aplikasi menjadi 2027 meter melesetnya jauh sekali hingga 1500 meter,” katanya.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan keberatannya terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) guna menghilangkan sekolah unggulan.

Bahkan menurutnya, aturan menteri tentang penerimaan peserta didik baru terlalu mencampuri proses penerimaan dan ia meminta agar urusan penerimaan siswa diserahkan pada daerah.

"Kalau menteri masih ngurus yang kayak gini, aduh apa ceritanya. Seharusnya cukup dia buat regulasi yang lain," tegas Midji.

Midji dengan tegas menyatakan tetap perlu adanya sekolah unggulan, sebab setiap kelompok anak yang pintar tentunya perlu penanganan khusus dan apabila yang kurang pintar, tentunya harus ditangani serius juga. 

Untuk tetap menjalankan tekadnya terhadap sekolah unggulan, Midji tetap akan membangun SMA-SMK unggulan di daerah tingkat dua.