Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyebut bahwa misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membutuhkan modernisasi. Pembaruan tersebut tidak hanya terbatas pada teknologi serta doktrin modern, namun juga berbagai kapabilitas dan soft skills yang dibutuhkan peacekeeper.

JK memaparkan, berkembangnya dinamika konflik menjadikan misi penjaga perdamaian berhadapan dengan ancaman-ancaman asimetris. Ancaman tersebut sering kali berasal dari kelompok teroris yang menargetkan peacekeeper itu sendiri.

"Misi perdamaian PBB membutuhkan modernisasi yang dimulai dari angkatan bersenjata negara-negara kontributornya. Dengan kata lain, upaya tersebut dapat dilakukan setiap negara dengan membangun angkatan bersenjata yang kapabel dan tepat guna," kata JK dalam Pembukaan Kongres Internasional TNI di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (25/6).

Menurut JK, Indonesia memang memiliki komitmen terhadap misi perdamaian PBB, kontribusi NKRI telah dimulai sejak satu dekade setelah kemerdekaan. Selain itu, rekam jejak peacekeeping juga telah menghantarkan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

"Saat ini, Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar negara pengirim pasukan pemelihara perdamaian PBB, baik militer maupun polisi," ucapnya.

JK melanjutkan, misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan Angkatan Bersenjata akan memainkan peran penting dalam menentukan efektifitas dari misi perdamaian. "Misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan contoh kolaborasi internasional di bawah bendera PBB, yang selama ini telah memainkan peran penting dalam upaya menyelesaikan berbagai konflik di dunia," katanya.