Pekanbaru, Gatra.com - Perubahan yang sedang diupayakan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution diharapkan bisa mengurai persoalan etos kerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

 

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Riau, Aherson, persoalan mendasar yang menyebabkan kurang tanggapnya aparatur Pemprov Riau ada pada keseriusan dalam bekerja.

 

"Problem kita itu soal kurang serius bekerja, makanya membereskan pekerjaan pun jadi memakan waktu," ujarnya kepada Gatra.com, Selasa (25/6).

 

Aherson mencontohkan lambannya respon Pemprov Riau terhadap penataan aset daerah. Sikap tersebut akhirnya berujung pada kurang  optimalnya pendapatan daerah dari sektor retribusi aset daerah.

 

"Bagaimana mungkin kita mendapatkan retribusi dengan optimal, penjelasan status aset saja masih mengalami kendala. Terkesan lamban untuk mengurainnya," runut Aherson.

 

Adapun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau sejak tiga tahun belakangan mengalami penurunan. Untuk tahun 2019 saja, APBD Riau bekisar pada angka Rp9 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan lebih kurang Rp1 triliun dibandingkan besaran APBD 2018 Rp10 triliun. Sementara APBD Riau untuk tahun 2017 mencapai Rp11 triliun.

 

Berkurangnya besaran APBD Riau membuat kebijakan rasionalisasi menjadi pilihan. Meski begitu desakan untuk memperbanyak arus pendapatan juga mengemuka.

 

Sebagai gambaran, hingga saat ini sejumlah sekolah tingkat menengah atas di Riau peralihan asetnya masih menuai kendala. Sekolah yang kini dikelolah Pemprov melalui Dinas Pendidikan tersebut awalnya dibangun oleh Kabupaten/Kota. Dampak persoalan ini menyebabkan retribusi dari sewa kantin belum tergarap optimal.

 

"Saat ini kita bukan kekurangan orang pintar. Tapi kita kekurangan ASN yang benar-benar serius bekerja," tegas Aherson.