Jakarta, Gatra.com - Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu diagendakan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap dan gratifikasi Anggota DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, hari ini.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IND (Indung)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnyanya, Rabu (26/6).
Lebih Lanjut Febri mengatakan pemeriksaan terhadap Christiany berkaitan dengan asal usul sumber dana gratifikasi yang diterima oleh Bowo Sidik.
Sehari sebelumnya penyidik antirasuah juga telah memanggil Kepala Dinas Perdagangan Minahasa Selatan, Adrian Sumuweng, Selasa (25/6).
Baca Juga: Musuh Petani Ini Kini Jadi Aneka Pupuk
Sebenarnya dalam kasus ini KPK menduga Bowo bersama Staf PT Inersia, Indung telah menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Asty Winasti (AWI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan suap terkait kerja sama pengangkutan pupuk melalui pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia.
KPK mengidentifikasi adanya pemberian suap dari Asty kepada Bowo agar dapat membantu PT HTK. Dalam hal agar kembali mendapat perjanjian penggunaan kapal-kapalnya untuk distribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Disepakati Bowo meminta US$2 per metrik ton.
Sebelumnya, Tim Satgas KPK mendapati uang sejumlah Rp8 miliar pecahan Rp20.000 dan Rp50.000 yang sudah dimasukkan ke dalam sekitar 400.000 amplop dan dimasukkan ke 84 kardus di kantor PT Inersia, perusahaan milik Bowo Sidik Pangarso. Uang ini yang diduga dikumpulkan oleh Bowo untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019.
KPK menjelaskan, uang yang diterima Bowo dari PT HTK adalah sejumlah Rp1,5 miliar. Kemudian sekitar Rp89,4 juta merupakan uang yang disita saat OTT. Sehingga uang yang diterima Bowo dari PT HTK totalnya sekitar Rp1,6 miliar.
Baca Juga: Rini Siapkan BUMN Indonesia Ekspansi Bisnis di Laos
Kemudian ada sisa uang sejumlah Rp6,5 miliar. Uang inilah yang diduga berasal dari gratifikasi atau penerimaan-penerimaan Bowo dari sejumlah pihak. Belakangan disebut-sebut penerimaan tersebut berasal dari Kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah.
KPK menyangka Bowo Sidik Pangarso dan Indung selaku penerima suap diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Sedangkan Asty Winasti disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
