Makassar, Gatra.com - Alasan anggota DPRD Sulsel mengajukan hak angket mulai dibuka satu persatu ke publik. Salah satunya soal dualisme kepemimpinan yang dinilai sangat mengganggu jalannya pemerintahan di Sulsel, sehingga pada akhirnya rakyat yang akan dirugikan.

“Makanya ini yang mau kita koreksi. Kita harus kembalikan seluruh fungsi pemerintahan sebagaimana mestinya,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel, H Ni’matullah sesaat sebelum memimpin Rapat Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2018 di Kantor DPRD Sulsel, Rabu (26/6).

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulsel ini, koreksi terhadap dualisme kepemimpinan penting dilakukan sebab menyangkut efektivitas kerja. 
“Selama ini, kita seolah-olah menghadapi dua gubernur,” sebutnya.

Akibatnya, pemprov kurang maksimal bekerja. Itu bisa dilihat jelas pada serapan APBD 2019 yang sangat rendah. Mengapa? Karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berani mengambil keputusan.

“Kepala dinas tidak berani jalan. Sebab, kalau melakukan ini, tidak setuju 02 (Wakil gubernur). Melakukan itu, marah 01 (gubernur),” ungkapnya.

Belum lagi, kata Ulla—sapaan akrab Ni’matullah— kemarahan itu disertai ancaman pencopotan. 

“Nah itulah yang terjadi selama ini, sehingga kita berkewajiban memperbaikinya. Masih ada waktu. Karena kalau tidak dikoreksi, ini akan menjadi gambaran pemerintahan ke depan,” katanya.

Untuk mengoreksinya, maka jalan yang paling efektif melalui pengajuan hak angket. DPRD sudah memiliki dugaan sementara yang menyebabkan permasalahan ini, adalah dualisme kepemimpinan.

“Jadi saya tegaskan, hak angket ini bukan untuk menjatuhkan kekuasaan seseorang, tapi agar tidak ada lagi dualisme dalam perjalanan pemerintahan ke depan,” kata pria yang dikenal dekat dengan mantan Presiden SBY ini.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang dikonfirmasi terkait hak angket ini belum memberi respon. Kabarnya, gubernur sedang berada di luar negeri.