Yogyakarta, Gatra.com- Pemerintah menambah anggaran untuk meningkatkan jenis usaha yang termasuk ultra mikro (UMi) sebesar Rp3 triliun tahun ini. Pelibatan kementerian, pemda, dan BUMN juga ditingkatkan.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan sejak diluncurkan tiga tahun lalu Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) mengelola dana pemerintah Rp7,5 triliun.
"Dengan 958.127 pengusaha UMi yang bergabung, total pembiayaan yang kami salurkan mencapai Rp2,6 triliun," kata Marwanto usai 'Penandatangan Kerjasama Usaha Mikro Melalui UMi' dengan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta di kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Kamis (26/6).
Ia menerangkan UMi adalah program pembiayaan yang diluncurkan pemerintah untuk usaha mikro perorangan kelas bawah. Tanpa jaminan, pelaku usaha bisa memperoleh pinjaman maksimal Rp10 juta dengan bunga 3 persen per tahun.
Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran tambahan Rp3 triliun untuk menjaring lebih banyak usaha kecil bergabung.
"Selain pemda, seperti yang kami lakukan hari ini, kerjasama menjaring usaha mikro kecil juga kami lakukan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BUMN yang memiliki konsen sama," katanya.
Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga membuka kesempatan bagi pemda yang ingin mengembangkan usaha mikro melalui APBD untuk bergabung dengan BLU PIP.
"Di DIY penyaluran pembiayaan melalui lima lembaga keuangan bukan bank dengan 11.996 kreditor dan total anggaran Rp39,5 miliar," katanya
Untuk meningkatkan UMi, pemerintah juga berkomitmen dalam penyediaan tenaga pendamping, pelatihan, dan kerjasama lain yang disesuaikan kapasitas daerah.
Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan DIY telah memiliki lembaga perekonomian rakyat yang spesifik dan berbeda dengan daerah lain.
"Lembaga itu bernama Badan Usaha Kredit Pedesaaan (BUKP) yang menyalurkan dana dari APBD. Saat ini ada 75 BUKP dan sudah berpengalaman 30 tahun," kata Sultan.
Ia berharap, setelah bergabungnya BUKP dalam program peningkatan UMi, area jangkau dan pengembangan usaha mikro akan lebih luas dan efektif.
